Jakarta, Petrominer – Ketidakpastian jalur distribusi minyak dunia di Selat Hormuz terus berfluktuasi. Pemerintah Indonesia tidak boleh terlena saat jalur distribusi dibuka sesaat, karena ancaman krisis tetap mengintai.
Analisis terbaru menunjukkan perbedaan kontras dalam respons negara-negara besar. China menunjukkan kekuatan kapasitas negara (state capacity) dengan mengamankan stok jangka panjang. Sementara situasi di wilayah lain seperti Kuba menjadi pengingat pahit akan risiko keruntuhan sistem (system collapse) akibat ketergantungan energi fosil yang tidak terkelola.
Menurut Manajer Advokasi dan Kampanye WALHI Sulawesi Utara, Fitra Wahyuni, Indonesia saat ini berada di posisi yang krusial namun sangat rentan. Berbeda dengan China yang memiliki cadangan strategis hingga 70 hari dan kontrol penuh atas ekspor-impor, Indonesia terjebak dalam pola respons reaktif dengan ruang manuver yang sempit.
“China sedang memainkan ‘permainan panjang’ dengan mengamankan stok domestik dan mengontrol pasar. Sementara Indonesia masih tersandera oleh volatilitas harga global. Pola buka-tutup Selat Hormuz ini menguras stamina fiskal kita karena cadangan operasional kita sangat tipis, hanya di kisaran 20–30 hari. Kita belum benar-benar siap menghadapi guncangan yang berkepanjangan,” ujar Fitra dalam keterangan resmi yang diterima PETROMINER, Rabu (22/4).
Dia menyoroti bahwa ketahanan energi bukan lagi sekadar wacana lingkungan, melainkan instrumen kedaulatan nasional. Ketergantungan pada energi fosil impor membuat ekonomi Indonesia rapuh terhadap fluktuasi harga global. Jika ketidakpastian ini berlanjut, dampaknya akan menjalar secara sistemik ke sektor pangan, air, dan kesehatan, sebagaimana krisis infrastruktur yang melumpuhkan Kuba.
Ironisnya, menurut Fitra, di saat masyarakat Sulawesi dipaksa hidup berdampingan dengan ekspansi PLTU kotor untuk industri (captive power), ketahanan energi publik justru tetap rapuh dan bergantung pada distribusi BBM yang mahal. Industri mendapat kepastian, sementara rakyat mendapat polusi dan risiko krisis.
Padahal, ada dinamika ekonomi biaya tinggi. Di mana setiap volatilitas di Selat Hormuz akan langsung memicu kenaikan biaya hidup. Anggaran negara terbebani untuk menahan harga, namun tanpa cadangan penyangga yang kuat. Perlindungan ini hanya bersifat sementara.
“Karena itulah, Pemerintah tidak boleh terlena saat jalur distribusi dibuka sesaat. Pasalnya, ancaman krisis tetap mengintai,” ucapnya.
Tansformasi
Fitra mendesak Pemerintah untuk melakukan tiga transformasi. Pertama, Peningkatan Cadangan Penyangga Energi (CPE) Nasional. Indonesia harus keluar dari pola “pengadaan harian” dan mulai membangun kapasitas penyimpanan setara standar negara industri maju.
Kedua, Akselerasi Transisi ke Energi Terbarukan Desentralis. Indonesia harus bisa melepaskan diri dari “sandera” geopolitik dengan memproduksi energi bersih di dalam negeri yang lebih stabil dan murah.
Ketiga, Prioritas Energi untuk Publik. Ini dilakukan dengan menghentikan prioritas berlebih pada captive power industri ekstraktif dan mengalihkan fokus pada stabilitas energi yang dinikmati langsung oleh rakyat.
“Dunia sedang masuk ke fase di mana energi digunakan sebagai senjata. China memilih untuk mengontrol, sementara Indonesia masih tertatih untuk beradaptasi. Kita belum runtuh, tapi kita berada di titik yang sangat berbahaya jika tidak segera berubah,” tegasnya.
Hal senada juga disampaikan Juru Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia, Bondan Andriyanu. Malahan, Bondan menegaskan bahwa krisis energi akibat perang menunjukkan betapa rentan sistem ekonomi yang bergantung pada bahan bakar fosil.
“Ini adalah momentum krusial untuk menghentikan ketergantungan ini. Energi terbarukan dengan sistem desentralisasi tidak akan bergantung pada konflik lintas batas, mudah diakses, dan merupakan kunci keamanan ekonomi masa depan,” tegasnya.
