Rapat kerja Komisi VII DPR RI.

Jakarta, Petrominer – Pemerintah mengusulkan lifting minyak dan gas bumi (migas) dalam Rancangan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2022 sebesar 1,739 juta barel setara minyak per hari (BOEPD). Sementara patokan harga minyak mentah Indonesia (Indonesian crude price) diusulkan sebesar US$ 63 per barel.

Usulan tersebut disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif dalam Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR, Kamis (26/8).

Arifin memaparkan, rincian usulan lifting migas tersebut terdirii dari lifting minyak 703.000 barel per hari (BOPD) dan lifting gas bumi 1,036 juta BOEPD.

Usulan lifting tersebut dengan mempertimbangkan realisasi lifting migas dari Januari hingga Juli 2021 yang sebesar 1,638 juta BOEPD. Dengan rincian, lifting minyak 661.000 BOPD dan lifting gas bumi 977.000 BOEPD. Sementara lifting migas dalam APBN 2021 sebesar 1,712 juta BOEPD, yaitu lifting minyak 705.000 BOPD dan lifting gas bumi 1,007 juta BOEPD.

Pertimbangan lainnya adalah outlook lifting migas sebesar 1,667 – 1,712 juta BOEPD. Terdiri dari lifting minyak bumi 680.000 – 705.000 BOPD dan lifting gas bumi diperkirakan 987.000 – 1,007 juta BOEPD.

“Dengan mempertimbangkan situasi saat ini dan outlook 2021, kami mengusulkan lifting migas tahun 2022 sebesar 1,739 juta barel setara minyak per hari,” ujar Arifin.

Lebih lanjut, dia mengungkapkan bahwa Pemerintah terus mendorong KKKS untuk meningkatkan produksi migas dan mempersiapkan pencapaian target produksi minyak 1 juta BOPD dan gas bumi 12 BSCFD.

Untuk mencapai target tersebut, Pemerintah telah menerapkan kebijakan yaitu penerapan volume gas yang dapat dijual dengan harga market untuk semua skema di atas take or pay dan daily contract quantity (DCQ), penerapan insentif investasi seperti depresiasi dipercepat, perubahan split dan DMO full price.

“Selain itu, ada juga pembebasan biaya pemanfaatan BMN untuk kegiatan hulu migas dan penundaan atau pengurangan pajak-pajak tidak langsung,” papar Arifin.

Kebijakan lain yang masih dalam pembahasan adalah tax holiday untuk pajak penghasilan di semua wilayah kerja migas, penyesuaian biaya pemanfaatan kilang LNG Badak sebesar US$ 0,22 per MMBTU dan dukungan dari kementerian yang membina industri pendukung hulu migas seperti industri baja, rig, jasa dan service, terhadap pembahasan pajak bagi usaha penunjang kegiatan usaha hulu migas.

Sementara mengenai ICP dalam RAPBN tahun 2022, Pemerintah mengusulkan sebesar US$ 63 per barel. Hal ini dengan mempertimbangkan realisasi ICP dari Januari hingga Juli 2021 sebesar US$ 63,80 per barel. Sedangkan ICP dalam APBN 2021 sebesar US$ 45 per barel. Selain itu berdasarkan outlook 2021, ICP diperkirakan berkisar antara US$ 55 – 65 per barel.

Faktor-faktor yang mempengaruhi harga minyak tahun 2022, antara lain OPEC+ melanjutkan pemotongan produksi yang mendorong kenaikan harga minyak dunia, dan peningkatan fundamental di AS dan Tiongkok yang menimbulkan optimisme atas ekspektasi permintaan minyak mentah pulih kembali karena ekonomi mulai bergerak dan pembatasan wilayah dibuka kembali.

Dalam raker tersebut, Menteri ESDM juga mengusulkan volume BBM bersubsidi sebesar 15,58 juta kiloliter (KL), terdiri dari minyak tanah 0,48 juta KL dan minyak solar 15,10 juta KL. Sedangkan volume LPG 3 kg diusulkan 8 juta metrik ton, lebih tinggi dibandingkan APBN 2021 yang sebesar 7,5 juta metrik ton.

Besaran cost recovery tahun 2022 diusulkan US$ 8,65 miliar. Subsidi tetap minyak solar diusulkan Rp 500 per liter dan subsidi listrik Rp 61,7 triliun.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here