Jakarta, Petrominer – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menggandeng Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk mendapatkan Bantuan Pengamanan dan Penegakan Hukum di Bidang ESDM. Kerjasama tersebut dituangkan dalam sebuah Nota Kesepahaman (MoU) yang ditandatangani Menteri ESDM, Ignasius Jonan, dan Kepala Polri, Muhammad Tito Karnavian, Kamis (10/1).

Melalui nota kesepahaman ini, ada kepastian bantuan pengamanan dalam rangka pelaksanaan tugas sektor ESDM, antara lain pengamanan pembangkit listrik, fasilitas operasi migas, dan pendistribusian LTSHE. Tidak hanya itu, Polri juga akan menindaklanjuti laporan Penyelidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kementerian ESDM dengan prosedur yang lebih prioritas, misalnya dalam penanganan kasus penambangan tanpa izin.

Selain itu, ada koordinasi Polri dengan Kementerian ESDM dalam penanganan pangaduan pelaksanaan anggaran di lingkungan KESDM. Serta dimungkinkannya pemanfaatan personil Polri di Kementerian ESDM dalam rangka penugasan khusus.

Menurut Jonan, ada beberapa hal yang menjadi perhatian bersama dalam MoU kali ini. Pertama, pertambangan tanpa izin yang harus di follow up bersama, karena inspektur tambang tidak bisa masuk. Padahal tambang tak berizin lebih berbahaya karena merusak lingkungan. Kedua, kegiatan reklamasi pasca tambang, perlu ada diskusi, monitoring bersama dengan tujuan untuk preventif.

Selain itu, jelasnya, MoU juga dilakukan dalam hal satgas BBM, pengamanan oyek vital nasional, serta kerja sama pertukaran informasi di bidang migas, listrik, minerba dan EBTKE.

“Menjadi perhatian kita, kalau harga minyak turun, mungkin penyelundupan BBM akan menurun, tapi kalau naik biasanya naik lagi (penyelundupannya),” tegas Jonan.

Penandatanganan Nota Kesepahaman tersebut merupakan kelanjutan dari kerja sama sebelumnya yang diperpanjang hingga tahun 2023 mendatang. Kerjasama serupa juga telah dijalin oleh SKK Migas dan BPH Migas bulan September 2018 lalu.

Pelaksanaan lebih lanjut atas Nota kesepahaman antara Kementerian ESDM dan Polri ini akan diatur dengan perjanjian Kerja Sama tersendiri.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here