Pekanbaru, Petrominer – Alih-alih melanjutkan pembangunannya, Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Koto Ringin 3×2 megawatt (MW) di Kabupaten Siak, Riau, diusulkan diubah menjadi pembangkit listrik berbasis energi terbarukan. Apalagi, pembangunan PLTU yang mangkrak selama hampir dua dekade ini dinilai berisiko menambah beban investasi baru. Selain menghasilkan harga listrik murah, alternatif ini juga bakal berkontribusi pada ambisi 100 persen energi terbarukan yang digagas Presiden Prabowo Subianto.
Studi terbaru Walhi Riau bersama CERAH mengungkapkan, biaya revitalisasi PLTU Koto Ringin diperkirakan mencapai 80-90 persen dari biaya pembangunan PLTU baru yang sekitar Rp 198 miliar – Rp 222,75 miliar. Kebutuhan biaya tersebut semakin besar apabila revitalisasi ditambah dengan penerapan teknologi co-firing biomassa 5-20 persen, yakni menjadi Rp 241 miliar – Rp 312 miliar.
Studi tersebut dituangkan dalam laporan bertajuk “Menerangi Siak Tanpa Asap: Transformasi Aset Fosil menuju Energi Bersih Berbasis Komunitas,” yang diperoleh PETROMINER, Jum’at (24/7).
Manajer Advokasi dan Kampanye Walhi Riau, Ahlul Fadli, mengatakan PLTU dengan investasi Rp 143,67 miliar tersebut merupakan proyek gagal. Terbukti, pembangunan fisiknya hanya mencapai 72,68 persen pada Desember 2009 dan terhenti hingga saat ini.
Akibat terlalu lama terbengkalai, aset pembangkit tersebut tidak lagi memenuhi kriteria sebagai aset tetap karena dianggap tidak bisa digunakan dan tak lagi memberikan manfaat ekonomi. Proyek ini justru menyebabkan kerugian aset Rp 24,01 miliar dari selisih antara investasi awal Rp 91,67 miliar dan nilai aset tersisa Rp 67,66 miliar.
“PLTU yang dibangun sejak tahun 2007 ini dibiarkan mangkrak selama lebih dari satu dekade tanpa perawatan memadai, sehingga mengalami kerusakan berat dan kehilangan banyak komponen penting karena dicuri. Pemantauan kami tahun lalu, sebagian besar peralatan utama seperti boiler, turbin, generator, pompa, dan tangka air telah berkarat dan tidak lagi layak pakai. Itulah mengapa jika melanjutkan proyek PLTU ini hampir setara dengan membangun pembangkit baru,” jelas Ahlul.
Skema Hibrida
Selain faktor biaya, melanjutkan kembali proyek PLTU Koto Ringin akan berbanding terbalik dengan komitmen Indonesia terhadap pengurangan karbon dan mendorong transisi energi.
Bahkan jika menggunakan skema co-firing, berbagai kajian menilai opsi ini tidak secara substansial menurunkan ketergantungan terhadap batubara. Skema ini hanya berfungsi sebagai cara untuk memperpanjang umur operasional PLTU. Co-firing berbasis biomassa dari sawit juga berpotensi memicu deforestasi, sehingga bertentangan dengan target transisi energi dan iklim nasional.
Data Global Horizontal Irradiation (GHI) menyatakan, potensi energi surya di Kabupaten Siak berkisar 1.580-1.657 kWh/m²/tahun dengan estimasi capacity factor antara 18-18,9 persen. Ini cukup untuk membangun PLTS berkapasitas 19,5 MW.
Untuk mengatasi masalah intermiten dengan biaya terjangkau, PLTS dapat dilengkapi dengan Battery Energy Storage System (BESS) 45 MW dan diintegrasikan dengan Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) 2 MW. Hal ini mengingat Siak memiliki dua sungai bersar, yakni Sungai Siak dan Sungai Mandau.
Kombinasi ini dinilai mampu menghasilkan biaya listrik yang lebih rendah, dengan potensi keuntungan bersih mencapai Rp 87,5 miliar, tingkat pengembalian investasi lebih kompetitif sebesar 10,2 persen, serta periode pengembalian modal yang lebih cepat yakni 9,3 tahun dibandingkan mempertahankan PLTU. Harga listriknya juga lebih kompetitif yakni Rp 1.135-1.326 per kWh, dibandingkan jika dipertahankan sebagai PLTU sebesar Rp 1.529-1.628 per kWh maupun dengan co-firing Rp 1.704-1.902 per kWh.
Skema hibrida ini membuka peluang memperoleh manfaat tambahan melalui perdagangan karbon dan pengurangan emisi gas rumah kaca. Selain itu, juga bakal menopang tercapainya target bauran energi terbarukan dalam Rencana Umum Energi Daerah Riau sebesar 46,64 perse tahun 2050.
Menurut Policy Strategist CERAH, Dwiki Mahendra, skema hibrida ini sejalan dengan arah transformasi sistem ketenagalistrikan nasional. Pemerintah menargetkan peningkatan kapasitas energi terbarukan secara signifikan dalam beberapa dekade mendatang, termasuk pengembangan 100 gigawatt (GW) PLTS yang diproyeksikan menjadi tulang punggung penyediaan listrik rendah karbon.
“Untuk mencapai target tersebut, Indonesia memerlukan berbagai strategi yang mampu menekan biaya investasi sekaligus meningkatkan daya tarik proyek bagi investor. Alih fungsi PLTU yang tidak lagi produktif menjadi salah satu opsi yang dinilai mampu memenuhi kedua tujuan tersebut,” kata Dwiki.
Lebih lanjut, untuk mengoperasikan pembangkit hibrida, pemerintah perlu menyiapkan kelembagaan pengelolaan energi terbarukan dengan dua opsi, yaitu pengelolaan berbasis komunitas untuk kebutuhan lokal melalui BUMDes Energi atau koperasi, serta pengelolaan skala kawasan industri oleh BUMD dengan mekanisme distribusi manfaat bagi masyarakat sekitar melalui prioritas tenaga kerja lokal dan program peningkatan kapasitas. Sementara PLN dapat berfungsi sebagai offtaker jika pembelian listrik belum optimal.
Tindak Lanjut
Pemerintah Provinsi Riau menyambut baik hasil kajian Walhi Riau bersama CERAH ini. Rekomendasi tersebut diharapkan bisa segera ditindaklanjuti.
“Ini merupakan terobosan, tidak hanya pemerintah yang memikirkan. Arah kita ke depan meninggalkan fosil ke energi terbarukan. Mudah-mudahan bisa mengerucut rekomendasinya dan bisa kita tindak lanjuti lagi. Bisa audiensi langsung ke pimpinan,” ujar Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Jhon Armedi Pinem.
Tinggalkan Balasan