Jakarta, Petrominer – Dewan Energi Nasional (DEN) tengah menyusun peta jalan (roadmap) energi nuklir. Roadmap pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) telah ditetapkan dalam Rancangan Umum Energi Nasional (RUEN) hingga tahun 2050.

“Pembangkit nuklir sudah pada tahapan aman. Selain itu, energi nuklir juga menghasilkan harga lebih murah dibandingkan sumber energi lain,” ujar Anggota DEN Abadi Purnomo dalam diskusi bertajuk “Sejahterakah Masyarakat Dengan Energi Baru Terbarukan” di Gedung SINDO, Jakarta, Kamis (28/6).

Menurut Abadi, masyarakat tidak perlu khawatir terkait keberadaan energi nuklir di Indonesia. Dia mengaku, teknologi energi nuklir telah dapat dipertanggungjawabkan kendati untuk membangun pembangkit listriknya membutuhkan biaya besar.

“Saya sempat mengunjungi PLTN Fukushima di Jepang teknologi sudah canggih dan aman, walaupun Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir membutuhkan biaya besar sekitar US$ 7 juta per megawatt (MW),” jelas Abadi.

Dia juga menjelaskan bahwa teknologi PLTN di Jepang telah dibuat lebih canggih pasca dilanda gempa beberapa tahun lalu. Bahkan kubahnya jika ditabrak pesawat tidak akan hancur dan gempa 8 SR tidak akan gerak.

PLTN mampu menghasilkan listrik kapasitas sebesar 1.000-2.000 MW. Pembangunan PLTN tak lain untuk memenuhi kebutuhan listrik di Indonesia yang diperkirakan ke depan akan terus meningkat secara pesat.

“Tak perlu menunggu energi fosil habis dulu baru membangun PLTN. Lebih baik disiapkan sedini mungkin,” tegas Abadi.

Dia juga menjelaskan, peta jalan energi nuklir telah disetujui Presiden Joko Widodo dalam rapat paripurna ke tiga Dewan Energi Nasional. Sesuai rapat paripurna, seharusnya Indonesia sudah membangun PLTN karena membutuhkan waktu lama 7-10 tahun. Bahkan di India pembangunan PLTN sampai 16 tahun.

Selain membangun energi nuklir, pengembangan EBT juga harus di dorong secara masif. DEN tetap mendorong target pengembangan EBT tercapai 23 persen sampai tahun 2025.

Anggota DEN Abadi Purnomo (kedua dari kiri) sedang berbicara dalam diskusi bertajuk Sejahterakah Masyarakat Dengan Energi Baru Terbarukan di Gedung SINDO, Jakarta, Kamis (28/6).

“Kami tetap mendorong pengembangan EBT hingga 23 persen sampai tahun 2025. Memang salah satu kendalanya terkait pendanaan dengan tingkat bunga rendah,” ujar Abadi.

Namun pemerintah, lanjutnya, sepertinya telah berupaya untuk mencari solusi finansial agar pendanaan untuk proyek EBT bagi para pengembang bisa terbantu. Salah satunya dengan mengajak pemangku kepentingan seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk membicarakan masalah kemudahan pendanaan proyek EBT. OJK pun bersedia membuat nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU).

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan Ditjen EBTKE Kementerian ESDM, Harris, membenarkan hal itu. Sebanyak 13 perusahaan telah menyampaikan profilnya untuk diserahkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Tiga belas perusahaan tersebut, merupakan bagian dari 42 perusahaan yang memiliki kendala pendanaan dalam menggarap proyek EBT. Seluruh perusahaan itu, telah menandatangani perjanjian jual beli listrik (power purchase agreement/PPA) dengan PT PLN (Persero).

Dalam PPA disebutkan, pencarian pendanaan diberikan waktu selama 12 bulan sejak penandatanganan.

“Saat ini, baru ada 13 perusahaan yang menyampaikan profilnya, mereka umumnya mempermasalahkan bunga bank tinggi. Kami akan teruskan informasi tersebut ke OJK. Untuk selanjutnya, akan dibahas bersama dengan OJK dalam penentuan opsi mekanisme pendanaannya,” katanya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here