Jakarta, Petrominer — Wakil Presiden Jusuf Kalla memperingatkan PT PLN (Persero) agar fokus saja pada pembangunan transmisi, supaya pembangkit listrik yang sudah beroperasi (commercial operation date/COD) bisa langsung dibayar. Sementara untuk panasbumi (geothermal), ada risiko kegagalan (yang) harus diperhitungkan, sama seperti di migas, sehingga kompetensinya ada di Pertamina.

Hal itu disampaikan Wapres JK usai membuka acara Indonesia International Geothermal Convention and Exhibition (IIGCE) 2016, Rabu (10/8). Peringatan ini disampaikan, karena saat ini PLN begitu bernafsu mengakuisisi PT Pertamina Geothermal Energy (PGE), anak usaha PT Pertamina (Persero). Padahal di sisi berbeda, selain masih banyak PR yang harus dikerjakan, reputasi PLN juga dinilai kurang baik dalam mengelola bisnis panasbumi.

“Makanya, perlu dipertanyakan, mengapa PLN sangat bernafsu ingin mengakuisisi PGE. Ada apa ini?” kata Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, Komaidi Notonegoro, ketika dihubungi, Jum’at (12/8).

Komaidi mengakui, rekam jejak PLN dalam mengelola panasbumi, termasuk melalui anak perusahaannya, PT PLN Geothermal (PLNG), buruk. Banyak kegagalan dan catatan jelek saat PLN Geothermal menggarap lapangan konsesi yang dimiliki. Dia memberi contoh, ketika mengelola Tulehu, Mataloto dan Ulumbu. Begitu juga anak perusahaan PLN yang lain, seperti Indonesia Power, dalam mengelola Tangkuban Perahu, serta Geodipa di Dieng dan Patuha.

Malahan, ketika mengelola Tulehu pada tahun 2014, PLN akhirnya digugat kontraktor yaitu Permata Drilling International (PDI). Putusan pengadilan tingkat pertama hingga Mahkamah Agung (MA), semuanya memenangkan pihak kontraktor. Begitu pula melalui jalur arbitrase, Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) juga memenangkan kontraktor tersebut. BANI memerintahkan PLN Geothermal membayar sekitar US$ 8 juta, yang terdiri atas US$ 7,4 juta nilai kontrak dan sisanya adalah solar yang harus dibayarkan sesuai jumlah pemakaian untuk pengeboran sedalam kurang dari 1000 meter.

Menurut Komaidi, kompetensi PLN memang tidak pada sisi hulu atau downstream. Nature PLN adalah pada sisi hilir dan pembangkitan listrik. Sedangkan untuk industri panasbumi, karena karakteristiknya lebih tergantung keberhasilan di industri hulunya, maka yang memiliki kapasitas dan kapabilitas adalah perusahaan migas, seperti Chevron, Medco, Pertamina, dan sebagainya.

Itu sebabnya, keinginan PLN mengakuisi PGE layak menjadi tanda tanya besar. Terlebih, lanjut Komaidi, masih banyak tugas yang harus diselesaikan PLN. Terkait proyek pembangkit 35.000 MW sebesar 25-30 persen, misalnya, saat ini yang belum terkontrak mencapai 70 persen. Bahkan, dari 30 persen yang sudah memiliki kontrak, hanya beberapa di antaranya yang sudah beroperasi (commercial operation data/COD).

“Itu kan harus diselesaikan PLN dan membutuhkan dana sangat besar. Lalu mengapa tiba-tiba ingin mengakuisisi Chevron dan PGE, yang sudah pasti juga akan mengeluarkan uang lagi?” paparnya.

Sisi Hilir bukan Hulu

Hal senada juga disampaikan oleh ahli panasbumi Universitas Indonesia (UI), Yunus Daud. Kelemahan PLN dalam mengelola geothermal, menurut Yunus karena memang domain PLN yang berbeda.

Saat ini, jelasnya, domain PLN lebih banyak pada sisi hilir yaitu terkait pembangkitan, transimisi, dan distribus. Jadi bukan pada sisi hulu panasbumi yang lebih banyak pada persoalan eksplorasi.

“Karena starting time mereka yang belakangan, maka mereka belum kokoh. Mereka memiliki handicap di SDM dan teknologi,” kata Yunus.

Hal inilah yang harus menjadi perhatian PLN, jika mereka ingin serius mengelola panasbumi. Yunus menambahkan, sebaiknya PLN fokus saja kepada lapangan yang sudah dimiliki, sambil mengejar ketertinggalan.

“Jangan lupa, panasbumi juga menyangkut eksplorasi dan pengeboran, yang tingkat kesulitan dan risikonya sangat tinggi,” terang Yunus.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here