Aktivitas pengupasan lapisan tanah penutup (overburden removal) di lokasi pertambangan.

Jakarta, Petrominer – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Sekretariat Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) Indonesia terus mendorong industri ekstraktif di Indonesia untuk lebih transparan sesuai prinsip Environmental, Social and Governance (ESG). Ini merupakan bagian dari komitmen Indonesia terhadap misi pembangunan berkelanjutan menuju era Net Zero Emissions (NZE).

Kepala Pusat Data dan Informasi (Pusdatin), Kementerian ESDM, Agus Cahyono Adi, mengatakan ada banyak manfaat baik jika perusahaan menerapkan transparansi. Di antaranya bisa merasakan hubungan baik dengan masyarakat dan secara bersamaan membuat operasional berjalan dengan baik pula. Selain itu, transparansi merupakan mandat dari dari prinsip EITI Indonesia dan konstitusi yang menyebutkan bahwa pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) perlu dipertanggungjawabkan kepada publik.

“Di Indonesia, kita sudah mendapat amanah yang luar biasa di konstitusi, di UUD 1945 pasal 33, di mana kita diminta untuk mengelola SDA secara governance yang baik untuk kesejahteraan masyarakat. Ini selaras dengan prinsip EITI. SDA ini bukan milik kita sendiri, tetapi juga milik generasi kita ke depan, bagaimana kita mempertahankan industri ekstraktif ini,” ujar Agus dalam acara Dialog Kebijakan EITI, yang digelar secara hybrid, Senin (12/9).

Menurutnya, saat ini ESG telah menjadi salah satu prasyarat bagi industri ekstraktif di Indonesia untuk mendapatkan izin mengelola SDA. Bahkan dengan pro dan kontranya, Pemerintah juga telah memangkas prosedur perijinan yang luar biasa.

Dalam pelaksanaannya, Pemerintah melakukan koordinasi dan supervisi terkait penerapan ESG. Bahkan, Pemerintah pernah memberi hukuman hingga mencabut izin perusahan lantaran ketidakpatuhannya terhadap aturan.

“Terakhir kemarin setelah ada izin, dievaluasi, kok masih banyak yang tidak compliance (patuh). Kemudian dikasih punishment, ada 2.078 dan ada beberapa tidak compliance kemudian ada yang diputus izinnya. Ini salah satu langkah untuk mengelola SDA yang lebih governance,” ungkap Agus.

Lebih lanjut, dia menerangkan bahwa dalam transparansi ini diperlukan adanya keterbukan belanja sosial dan belanja lingkungan yang dikeluarkan perusahaan. Artinya, dengan transparansi itu, perusahaan bisa menampilkan bagaimana kontribusinya dalam melindungi dan mengembangkan wilayah sekitar pertambangan sebagaimana mandat dari UU Minyak Gas (Migas) serta UU Mineral dan Batubara (Minerba).

“Selain patuh terhadap aturan, transparansi juga memberikan keuntungan tersendiri bagi perusahaan. Melalui transparansi itu, perusahaan bisa terlihat seberapa besar kepeduliannya terhadap sosial dan lingkungan,” papar Agus.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Seksi Perlindungan Lingkungan Kementerian ESDM, Tias Nurcahyani, menyampaikan bahwa sektor pertambangan dalam negeri diyakini akan berkontribusi dalam pembangunan berkelanjutan sebagaimana amanat SDGs20, yaitu memberikan lapangan pekerjaan yang layak dan mendukung pertumbuhan ekonomi (SDG 8), mengentaskan kemiskinan (SDG 1), mengurangi kelaparan (SDG 2), mendorong energi bersih dan terjangkau (SDG 7).

Meski begitu, ungkap Tias, kontribusi positif ini bisa diwujudkan dengan catatan pertambangan dalam negeri dikelola dengan baik dan mematuhi kebijakan melindungi SDA yang ada untuk memulihkan ekosistem akibat dampak buruk reklamasi. Sektor pertambangan dalam pemulihan ekosistem dilakukan melalui kegiatan reklamasi dan pasca tambang yang dapat melindungi keanekaragaman hayati, mengendalikan dampak lingkungan, serta membantu memberikan manfaat untuk manusia dan lingkungan (SDG 14 dan SDG 15).

“Pengawasan dan pembinaan pemerintah terhadap aspek ESG ini  diharapkan berpotensi mendorong daya saing perusahaan tambang di dunia internasional,” tegasnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here