Menteri ESDM, Arifin Tasrif.

Jakarta, Petrominer – Konsumsi bahan bakar fosil menurun drastis di tengah pandemi Covid-19. Kondisi ini merupakan kesempatan untuk lebih masif mengembangkan energi baru terbarukan (EBT). Oleh karena itu, sejumlah kebijakan Pemerintah diperlukan untuk mendukung industri EBT.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM), Arifin Tasrif, mengatakan penting bagi Indonesia untuk mulai menggunakan EBT di tengah pemulihan ekonomi pasca Covid-19.

“Ada beberapa fokus pemerintah untuk mendukung pengembangan energi terbarukan, yaitu pengembangan biodiesel, pengembangan tenaga surya sebagai sumber energi baru, dan penggunaan biofuel untuk moda transportasi,” kata Arifin pada acara The 3rd Indonesia Energy Transition Dialogue (IETD) 2020 bertajuk “Transisi Energi: Kunci Membangun Kembali Sistem Ekonomi dan Energi yang Lebih Baik”, Senin (7/12).

Menurutnya, langkah Pemerintah tersebut harus didukung oleh iklim kebijakan fiskal yang berpihak pada industri EBT. Selain itu diperlukan juga regulasi yang mengatur bisnis EBT agar tetap dalm koridor yang telah ditentukan.

Namun, riset Institute for Essential Services Reform (IESR) menyebutkan bahwa alokasi dana sebesar Rp 318 triliun dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang telah disiapkan pemerintah sebagai penanganan dan stimulus ekonomi untuk pandemi Covid-19 belum berpihak kepada EBT. Padahal, merujuk kepada laporan terakhir International Energy Agency, EBT menjadi satu-satunya sumber energi yang memiliki pertumbuhan yang positif di tengah masa pandemi ini.

“Selain itu, studi kami di tahun 2019 menunjukkan hasil bahwa Indonesia bisa menambah penetrasi energi terbarukan hingga 40 persen di Jawa-Bali dan Sumatera tanpa mengurangi keamanan dan menambah biaya sistem,” kata Executive Director IESR & ICEF, Fabby Tumiwa.

Pertumbuhan sumber EBT dinilai positif untuk proyeksi kedepannya hingga tahun 2030. Karena itulah, Fabby menegaskan bahwa berbagai kebijakan Pemerintah yang mendukung EBT dalam paket pemulihan ekonomi menjadi pilihan logis. Pasalnya, langkah ini dapat menarik investasi energi bersih, menciptakan lapangan kerja baru dan lebih hijau, serta mengurangi emisi gas rumah kaca dan polusi udara.

Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara mengatakan Pemerintah akan mendukung pengembangan EBT melalui kebijakan tax holiday dan tax allowance untuk industri EBT.

“Kami juga akan mengalokasikan dana ke daerah untuk sektor energi, termasuk pembiayaan lokasi dan suntikan modal bisnis, kemudian untuk project development,” kata Suahasil.

Pada kuarter ketiga 2020, Indonesia mengalami kenaikan pendapatan nasional. Namun anggaran masih terbatas untuk dialokasikan pada sektor EBT. Oleh karena itu, Pemerintah akan mengakses sumber pendanaan lain untuk mendukung EBT.

Menurutnya, dana itu bisa didapatkan melalui penerbitan sukuk hijau, pendanaan di bidang panasbumi (Geothermal fund) melalui Geothermal Resource Risk Mitigation (GREM) dan Geothermal Energy Upstream Development Program (GEUDP), Environtmental Pooling Fund dan dana dari PT SMI.

“Pemerintah pada dasarnya sangat bersemangat terhadap pengembangan energi terbarukan. Mari, setiap lembaga terutama Kementerian ESDM dan lembaga terkait untuk duduk bersama dan berdiskusi secara mendalam, sehingga kami dari Kementerian Keuangan dapat memberikan dukungan yang maksimal dalam hal mendorong investasi energi terbarukan di Indonesia,” ajak Suahasil.

Sementara itu, dalam pidato pembuka dan refleksinya, Ketua Dewan Penasihat Indonesia Clean Energy Forum (ICEF), Kuntoro Mangkusubroto, menjelaskan bahwa saat ini urgensi dalam membangun peta jalan transisi energi nasional menjadi penting untuk dilakukan dalam satu sampai dua tahun mendatang. Apalagi, ini bisa menjadi referensi bersama semua pihak yang terkait dan terlibat dalam proses transformasi yang terjadi.

“Terlebih lagi, negara-negara ekonomi berkembang seperti Indonesia sedang berada di persimpangan jalan untuk menentukan masa depan sistem energinya. Tetap bersikukuh untuk membangun infrastruktur berbasis fosil akan menjadi suatu perkara dalam jangka panjang dengan terkuncinya teknologi dan infrastruktur yang tinggi karbon,” kata Kuntoro.

Menurutnya, dalam fase transisi seperti sekarang, di saat mencoba bangkit dan pulih dari pandemi maka pemenuhan kebutuhan energi di masa yang akan datang harus dapat dipenuhi dengan teknologi alternatif bebas karbon yang sudah semakin kompetitif. Tujuannya tidak lain karena teknologi ini dapat menghindarkan kita dari berbagai dampak bencana perubahan iklim, yang dalam waktu bersamaan, juga dapat mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

“Perkembangan teknologi EBT yang semakin maju dan ekonomis, preferensi investasi energi bersih yang lebih baik, dan berbagai terobosan teknologi digital di sektor energi menjadikan sistem energi konvensional berbasis fosil tidak lagi relevan untuk terus dipertahankan,” ungkap Menteri Pertambangan dan Energi ke-10 ini.

Melalui penyelenggaraan IETD inilah salah satu bentuk kontribusi nyata yang dilakukan oleh ICEF dan IESR dalam mendukung proses transisi energi di Indonesia. IETD dirancang untuk menjadi pertemuan tahunan untuk berbagi ide dan pengetahuan serta membangun pemahaman mengenai transisi energi untuk pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan terkait. Sehingga harapannya komunitas epistemik yang mendorong agenda transisi energi Indonesia menuju sistem yang karbon netral dapat terbangun dan berkembang.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here