Jakarta, Petrominer – SKK Migas dan PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) yakin produksi blok Rokan bisa ditingkatkan lagi melalui usaha-usaha yang akan dilakukan setelah masa alih kelola. Tentunya, usaha ini harus didukung semua pihak. Apalagi blok migas di Provinsi Riau ini telah menjadi tulang punggung produksi minyak nasional selama 70 tahun sejak berproduksi pertama kali pada tahun 1951.
Demikian kesimpulan yang mengemuka pada diskusi “Menjaga Keandalan Operasi Blok Rokan” yang diselenggarakan secara virtual oleh Energy and Mining Editor Society (E2S), Kamis sore (22/7). Tampil sebagai pembicara Wakil Kepala SKK Migas Fatar Yani Abdurrahman, Direktur Utama PHR Jaffee Arizon Suardin, dan Sekjen Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia (IATMI) Hadi Ismoyo.
Fatar mengatakan, pandemi Covid-19 telah memukul seluruh industri. Namun terpukulnya industri hulu migas tidak separah beberapa industri lain sehingga momentum Hari Raya Idul Adha adalah saat industri hulu migas berkorban untuk negara.
“Kinerja hulu migas yang dapat dijaga memberikan kontribusi yang besar pada penerimaan negara yang saat ini sangat membutuhkan pembiayaan dalam penanggulangan Covid-19,” tegasnya.
Menurut Fatar, strategi dalam pengelolaan blok Rokan pasca transisi untuk jangka pendek pada tahun 2021 ini adalah mempertahankan produksi dan transisi yang sukses ke PHR. Periode 2022-2025 adalah upaya peningkatan produksi dengan investasi yang signifikan termasuk telah berproduksinya Chemical EOR di Minas. Jangka panjang pada tahun 2026 adalah produksi yang tinggi sesuai long term plan (LTP) PHR Rokan.
“Mengingat kontribuasi blok Rokan yang sangat besar, Pemerintah bersama SKK Migas telah memberikan perhatian ketika blok migas ini dalam proses peralihan dari Chevron Pacific Indonesia (CPI) ke PHR. Untuk menjaga agar produksi blok Rokan tetap tinggi dan bisa dijaga secara optimal, telah ditandangani Head of Agreement (HOA) antara SKK Migas dan CPI pada 28 September 2020,” paparnya.
Di sisi lain, , PSC Rokan tidak mengatur pencadangan ASR. Dengan demikian, untuk menjaga tingkat produksi blok Rokan sangat bergantung kepada pengembalian biaya investasi. Dengan adanya HOA, akan menjamin ketersediaan dana ASR serta pengembalian biaya investasi dapat dijamin. Jumlah program pemboran pada masa alih kelola di HOA berjumlah 192 sumur.
“Namun melihat perkembangan yang ada, target pemboran tidak tercapai. SKK Migas telah melakukan koordinasi dengan PHR agar menggenjot pemboran sumur agar target produksi dan lifting 2021 dapat dicapai,” ujar Fatar.
Dalam kesempatan itu, Jaffee menegaskan bahwa pengeboran adalah salah satu upaya untuk menjaga produksi blok Rokan. Dari target 192 sumur, yang tidak bisa direalisasikan oleh existing operator akan dilanjutkan oleh PHR, termasuk sumur-sumur yang direncanakan oleh PHR.
“Kami perkirakan dengan asumsi 70 sumur belum bisa diselesaikan saat alih kelola, jumlah sumur yang bisa dibor sampai Desember 2021 akan mencapai 164 sumur,” ungkapnya.
Menurut Jaffee, blok Rokan berbeda dengan blok migas lainnya karena menyumbang 24 persen produksi minyak nasional. Selain itu, blok migas ini memiliki 104 lapangan yang tersebar dari utara sampai ke selatan.
“Ini yang harus kita manage agar produksi bisa dipertahankan. Ada sembilan bidang prioritas alih kelola. Kami akan teruskan apa yang belum diselesaikan, mulai 9 Agustus yang tujuannya agar pada tahun 2021 jumlah sumur tidak kurang sesuai rencana,” jelasnya.
Mantan Deputi Perencanaan SKK Migas itu juga mengatakan, PHR akan mengebor dan menyiapkan resources untuk 161 sumur dengan asumsi 77 sumur yang belum sempat diselesaikan oleh eksisting operator. Saat ini, persiapan terus dilakukan. PHR sudah menyiapkan sekitar 16-17 rig dan material. Bahkan, rig dan material tersebut bisa digunakan sebelum tanggal 9 Agustus untuk bisa membantu sumur yang sedang dikerjakan eksisting operator.
“Tujuannya agar proses alih kelola ini bisa jalan lancar tanpa gangguan,” paparnya.
Menurut Jaffee, Pertamina berkomitmen untuk menggali semua potensi yang ada secara masif, agresif, dan efisien. Serta menyiapkan tidak hanya sumur yang dibor pada tahun 2021, namun juga pada tahun 2022 nanti.
“Bukan mengejar jumlah sumur, maunya jumlah sumur paling sedikit tapi produksi paling besar. Di blok migas ini memang dibutuhkan sumur yang banyak,” ungkapnya.
Sementara Hadi menyoroti pemberian hak partisipasi (Participating Interest/PI) 10 persen ke daerah melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), termasuk di blok Rokan nantinya.
“Tantangannya, di antaranya diperlukan profesional migas untuk melaksanakan tata kelola PI 10 persen. BUMD pengelola harus slim dan agile, serta cepat dalam membuat dan mengolah keputusan strategis,” katanya.
Menurut Hadi, tantangan yang ada saat ini adalah adanya fakta di lapangan banyak PI 10 persen dengan berbagai sebab belum diselesaikan atau belum diberikan ke BUMD sesuai amanat Permen ESDM No.37/2016, baik sebab teknis dan non-teknis. Selain itu, sosialisasi belum menyentuh akar semangat PI 10 persen yang menyangkut ada hak dan kewajiban masing masing pihak. Ada pula leak off komunikasi antara operator dan BUMD karena level pemahaman yang berbeda.
“Saya berharap untuk BUMD Riau yang akan mengelola PI dikelola secara profesional dan mampu menjadi mitra PHR. Dikelola secara profesional dengan tetap memberikan ruang bagi keikutsertaan stakeholder di daerah secara bertahap. Selain itu selain pemasukan sebagai PAD, juga untuk meng-generate potensi lainnya agar usaha BUMD Riau semakin berkembang,” katanya.
Tinggalkan Balasan