Jakarta, Petrominer – Petromine Wath Indonesia menyatakan bahwa dalam dokumen naskah akademik UU Migas yang diajukan pihak Kementrian ESDM tidak tampak perubahan yang mendasar dengan Undang-Undang NO.22 Tahun 2001. Sektor migas dibuka selebar-lebarnya bagi inevastasi asing.

” Setelah mencermatinya terus terang saya kecewa,” kata Direktur Eksekutif Petromine Watch Indonesia, Zulhendri, Kamis (17/3).

Pasalnya, kata dia, sektor Migas hanya dipandang sebagai komoditas perdaganagan dan mencari keuntungan . Kontrol negara atas migas semakin diperlemah dan Pertamina sebagai perpanjangan tangan Negara semakin dikerdilkan.

Selain itu Pemerintah berencana membentuk sedikitnya 4 BUMN yankin SKK Migas sebagai BUMN Khusus, BPH Migas sebagai BUMN Hilir yang menagani ketahanan energi. Selain itu dibentuk juga dua BUMN hilir yakni BUMN yang mengelola dan mendistribuskian gas dan BUMN ya mengelola dan mendistribuskian minyak. PGN akan bertransformasi menjadi BUMN yang mengelola kegiatan hilir gas. Maka dengan demikian disektor migas sendiri akan terdapat 6 BUMN yakni BUMN Khusus, BUMN Ketahanan Migas, BUMN Hilir Minyak , BUMN Hilir Gas, Pertamina dan PGN.

“Bisa disimpulkan RUU tersebut jadinya tidak menjawab atas persoalan hilangnya kontrol negara atas kekayaan migas nasional dan jatuhnya sebagian besar kekayaan migas kepada perusahaan asing. RUU ini harus dikawal oleh seluruh elemen masyarakat,” kata Zulhendri.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here