Proses pengapalan bijih nikel dari lokasi tambang PT CNI.

Jakarta, Petrominer – Pemerintah resmi melarang ekspor biji nikel dengan kadar di bawah 1,7 persen terhitung mulai 1 Januari 2020. Larangan ini diberlakukan untuk mendukung perkembangan pembangunan smelter nikel karena terbatasnya cadangan terbukti untuk komoditas nikel nasional.

Menurut Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bambang Gatot Ariyono, kebijakan larangan ekspor ini akan mendorong pengelolaan nikel kadar rendah yang mengandung lithium dan kobalt. Pelarangan ekspor nikel berlaku untuk semua kadar, termasuk kadar rendah di bawah ‎1,7 persen yang sebelumnya boleh diekspor.

“Kebijakan ini semata-mata demi peningkatan added value atau nilai tambah dari nikel yang akan kita tuju untuk pengelolahan mineral di seluruh Indonesia,” ujar Bambang, Senin (2/9).

Kebijakan baru pelarangan ekspor Bijih Nikel tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM yang sedang dalam proses di Kementerian Hukum dan Ham. Kebijakan ini tentunya akan meningkatkan nilai tambah untuk produk nikel sehingga dapat meningkatkan pendapatan negara untuk selanjutnya dipergunakan bagi kesejahteraan rakyat.

“Kita sudah menandatangani, Peraturan Menteri ESDM yang intinya adalah mengenai penghentian untuk insentif ekspor nikel bagi pembangun smelter per tanggal 1 Januari 2020. Jadi per 1 Januari 2020 tidak ada lagi ekspor nikel,” tegasnya.

Bambang menjelaskan, latar belakang dikeluarkannya kebijakan ini yang utama adalah terbatasnya ketahanan cadangan, cadangan terbukti untuk komoditas nikel nasional Indonesia sebesar 698 juta ton, hanya dapat menjamin suplai bijih nikel bagi fasilitas pemurnian (smelter) selama 7,3 tahun (jika tidak ditemukan cadangan baru).

Sementara cadangan terkira yang sebesar 2,8 miliar ton masih memerlukan peningkatan faktor pengubah seperti kemudahan akses, perizinan (izin lingkungan), dan keekonomian (harga) untuk meningkatkan cadangan teknis menjadi terbukti. Sehingga, dapat memenuhi kebutuhan fasilitas pemurnian sekitar 42,67 tahun.

Untuk itu, Pemerintah perlu mengambil langkah antisipatif agar umur cadangan tersebut dapat memenuhi umur keekonomian smelter. Di samping itu, terus berkembangnya teknologi pengelolaan nikel kadar rendah menjadikan cadangan yang dimiliki dapat dimurnikan di dalam negeri sebagai bahan baku baterai dan tidak perlu diekspor.

Pemanfaatan nikel kadar rendah menjadi bahan baku baterai menjadi prioritas sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 Tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Battery Untuk Transportasi Jalan. Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai bahan baku terbaik di dunia untuk meproduksi baterai lithium ion, yaitu bijih nikel kadar rendah atau yang biasa disebut limonite (kandungan nikel 0,8-1,5 persen).

Usai Permen ESDM ini terbit, perusahaan memiliki masa transisi selama 4 bulan sejak bulan September hingga Desember 2019 untuk mulai menyesuaikan kebijakan baru ini. Kebijakan ini dikeluarkan Pemerintah agar perkembangan pembangunan smelter khususnya nikel dapat berjalan lebih cepat.

Pembangunan smelter nikel yang ada saat ini sudah cukup banyak, di mana 11 smelter nikel sudah terbangun dan 25 smelter nikel dalam proses pembangunan. Dengan 36 smelter nikel tersebut, Pemerintah telah mempertimbangkan cost benefit untuk memroses di dalam negeri seluruh bijih nikel dengan berbagai kualitas.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here