PT Aneka Tambang Tbk (Antam) telah memiliki pabrik pengolahan dan pemurnian (smelter). Dengan demikian, Antam memiliki hak untuk mengajukan izin ekspor karena sesuai dengan aturan yang berlaku bahwa pemilik izin usaha pertambangan (IUP) memiliki hak mendapatkan izin kuota ekspor jika telah membangun smelter. (Petrominer/Sony)

Jakarta, Petrominer – Kebijakan Pemerintah Indonesia yang melarang ekspor biji nikel telah membuka jalan bagi Filipina untuk meningkatkan ekspornya. Ini akan menjadi peluang bagi para penambang Filipina untuk menggenjot produksinya guna memenuhi permintaan nikel yang sedang tumbuh di China.

“Rencana Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memajukan larangan ekspor bijih nikel dari 2022 hingga Januari 2020 dapat membuka jalan bagi ekspor logam yang lebih tinggi dari Filipina ke China,” tulis GlobalData dalam siaran pers yang diterima Petrominer, Senin (4/11).

Lihat juga: Mulai Hari Ini, Pemerintah Larang Ekspor Bijih Mineral

Menurut laporan perusahaan analis dan data terkemuka itu, yang berjudul “Nickel Mining in the Philippines to 2023”, Filipina adalah produsen nikel terbesar kedua di dunia, setelah Indonesia. Negara itu menyumbang hampir 16 persen dari produksi global tahun 2018.

Namun, volume produksi nikel Filipina turun tajam sebesar 28,5 persen tahun 2016. Ketika itu, Departemen Lingkungan dan Sumber Daya Alam Filipina melancarkan proses audit terhadap lebih dari 40 tambang logam. Akibatnya, sebanyak 27 tambang tutup. Padahal, 19 di antaranya menghasilkan nikel, yang menyebabkan penurunan produksi lebih dari 100 ribu ton (kt).

“Sejak itu, produksi meskipun dihidupkan kembali telah bergantung pada sejumlah kecil operasi seperti tambang Taganito, tambang penghasil nikel terbesar dengan produksi 76,3 kt di 2018,” ujar Senior Metals and Analyst Mining GlobalData, Vinneth Bajaj.

Aset operasional utama lainnya adalah tambang Cagdianao, Rio Tuba, Cagdianao, Carrascal dan Adlay Cagdianao Tandawa. Seluruh tambang tersebut menghasilkan total 260,6 KT nikel tahun 2018. Jumlah tersebut merupakan 75,6 persen dari total produksi nikel Filipina dan naik 25 persen dari produksi tahun 2017 yang sebesar 208,4 kt.

Lihat juga: Bijih Nikel Tidak Boleh Diekspor Lagi

Bajaj menegaskan, “dengan adanya larangan ekspor dari Indonesia, pertumbuhan yang solid dalam output dari Filipina diharapkan bisa terjadi karena para penambang di Filipina mengambil keuntungan dari meningkatnya permintaan dari China, di mana tingginya permintaan untuk baterai lithium-ion dan stainless steel akan meningkatkan konsumsi nikel di China.”

Menurut GlobalData, permintaan nikel di Cina diperkirakan meningkat dari sekitar 1,6 juta ton (Mt) tahun 2019 menjadi lebih dari 2,1 juta ton tahun 2023.

Pada waktu yang sama, GlobalData memperkirakan produksi nikel di Filipina akan meningkat 3 persen menjadi 355 kt tahun 2019 dan kemudian naik menjadi 381,4 kt tahun 2023. Kenaikan produksi ini akan didukung oleh dimulainya proyek Acoje dan Mindoro, yang memiliki total kapasitas produksi nikel sebesar 38 kt dan diharapkan akan mulai beroperasi masing-masing tahun 2021 dan 2023.

Setelah penurunan tajam sepanjang paruh kedua 2018, karena meningkatnya perang dagang AS-Cina, harga nikel telah mencapai nlai tertinggi dalam 56 bulan terakhir, yakni US$ 15.748 per ton pada Agustus 2019. Dengan pasokan terbatas, harga nikel dunia diperkirakan bisa terus meningkat.

Bajaj menyimpulkan “Jika larangan ekspor Indonesia diteruskan, ini hanya akan menjadi stimulus bagi industri nikel Filipina untuk segera pulih dan memajukan kapasitas baru.”

1 KOMENTAR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here