Jakarta, Petrominer – Tim SUSTAIN-IEEFA-Transisi Bersih menyakini Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) bisa lebih fokus pada pengembangan energi terbarukan, ketimbang energi berbasis ekstraktif. Alasannya, ada kalkulasi kerugian bila Danantara fokus pada batubara. Tim ini juga mendesak Pemerintah untuk mencontoh sejumlah negara di kawasan Asia yang sudah progresif dalam menjalankan energi terbarukan.
Direktur Eksekutif Yayasan Kesejahteraan Berkelanjutan Indonesia (SUSTAIN), Tata Mustasya, mengatakan Danantara menghadapi citra negatif yang mendominasi perbincangan di ruang publik. Pembentukan Danantara mendapat respons negatif dari masyarakat dan pasar, yang menilai kontribusinya minim dan bahkan berpotensi merugikan perekonomian.
“Untuk memulihkan kredibilitasnya, baik di tingkat nasional maupun internasional, Danantara perlu mengambil langkah strategis. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah berinvestasi secara signifikan di sektor hijau, khususnya dalam pengembangan energi terbarukan,” ungkap Tata dalam pernyataan tertulis yang diperoleh PETROMINER, Kamis (27/3).
Dia mencontohkan badan investasi serupa di Singapura, yakni Temasek, yang tahun lalu mencatatkan portofolio investasi keberlanjutan sekitar US$ 32,6 miliar. Atau sekitar 11 persen dari total portofolio investasi mereka, dan tren investasi hijau disebut terus meningkat.
Untuk pengembangan energi terbarukan, Indonesia bisa merujuk China dan Vietnam. Contohnya, China yang terus memimpin dalam pengembangan energi terbarukan hingga memecahkan rekor dalam instalasi tenaga surya dan angin pada tahun 2024. Bahkan negara ini menyumbang 58 persen dari total ekspansi global dalam pembangkit tenaga surya pada 2023 dengan kapasitas terpasang lebih dari 700 gigawatt (GW). Pertumbuhan pesat ini memungkinkan China mencapai target energi terbarukan untuk tahun 2030 atau enam tahun lebih cepat dari jadwal.
“Model bisnis pembangkit tenaga surya ini sudah proven dan menguntungkan sekaligus juga strategis bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia dan penciptaan lapangan kerja. Danantara juga bisa secara cepat mengembalikan kredibilitas sebagai pengelola investasi hijau yang berkelanjutan,” jelas Tata.
Di Asia Tenggara, Vietnam memimpin dengan pemasangan 13 GW tenaga surya sejak tahun 2017, didorong oleh kebijakan progresif yang memberikan insentif bagi pengembang dan konsumen tenaga surya. Thailand, Filipina, dan Malaysia juga meningkatkan kapasitas energi surya secara signifikan.
“Sementara Indonesia, untuk membangun energi terbarukan agar mencapai 23 persen terhadap total bauran energi nasional, perlu total modal US$ 37 miliar sepanjang 2019-2025. Berdasarkan hitungan SUSTAIN, kebutuhan modal tersebut sangat bisa didapatkan dari tambahan pungutan batubara, yakni US$ 23,58 miliar per tahun,” paparnya.
Salah satu yang dikhawatirkan publik, badan ini hanya akan fokus pada investasi sektor ekstraktif seperti batubara. Padahal Pemerintahan Prabowo dalam beberapa pertemuan internasional seperti G20 sudah mendeklarasikan akan serius membawa Indonesia mencapai net zero emission sebelum tahun 2050, dengan meninggalkan batubara dan mengembangkan energi terbarukan. Selain itu, investasi di energi terbarukan akan memperkuat ketahanan energi dan menciptakan akses energi yang inklusif.
“Bila pemerintah memaksakan untuk mendorong Danantara membiayai proyek-proyek ekstraktif seperti gasifikasi batubara, itu justru akan menambah beban perekonomian. Dan akan mengikat Indonesia dengan level emisi yang tinggi, sehingga target net zero emission mustahil tercapai di tahun 2050,” ujar Tata.
Berdasarkan perhitungan IEEFA, proyek gasifikasi batubara, yang sebelumnya akan didanai oleh Amerika Serikat, berpotensi merugi sebesar US$ 377 juta. Selain itu, proyek ini diperkirakan akan membutuhkan subsidi Pemerintah sebesar US$ 354 per ton dimethyl ether (DME) fuel yang dihasilkan dari proses hilirisasi.
Energy Finance Specialist Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA), Mutya Yustika, mengingatkan iklim investasi global semakin mengedepankan aspek lingkungan yang berkelanjutan. Untuk itulah, Pemerintah melalui Danantara perlu mengkaji kembali alternatif investasi yang berfokus pada pengembangan energi bersih, terutama energi surya dan angin dibandingkan proyek-proyek ekstraktif yang memiliki risiko tinggi dan berpotensi tidak feasible.
“Investasi di energi bersih tidak hanya terbukti memberikan imbal hasil yang menguntungkan dengan periode pengembalian investasi yang relatif singkat, tetapi juga mampu memperkuat rantai pasokan sektor industri di Indonesia,” ujar Mutya.
Komitmen Indonesia terhadap transisi energi bersih sejatinya cukup progresif, seperti yang disampaikan Presiden Prabowo di hadapan para pemimpin dunia dalam forum G20. Namun, tanpa implementasi yang memadai, komitmen ini berisiko kehilangan kredibilitas di mata dunia.
Sebagai contoh, hingga tahun 2024, total kapasitas tenaga surya di Indonesia baru mencapai 675 megawatt (MW), jauh dari target 6.500 MW yang ditetapkan dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) untuk tahun 2025. Ketertinggalan ini menunjukkan gap yang sangat lebar antara komitmen dan capaian.
Dalam konteks ini, Danantara memiliki peluang strategis untuk berkontribusi secara nyata. Dengan mengalokasikan sumber dayanya untuk pengembangan energi terbarukan, Danantara dapat membantu Indonesia mencapai target energinya dan sekaligus berperan dalam memulihkan kredibilitas nasional di sektor ini.
“Langkah ini dapat memperbaiki citra pemerintah Indonesia dan Danantara sendiri, yang tetap berkomitmen terhadap pembangunan berkelanjutan,” ujar Direktur Eksekutif Transisi Bersih, Abdurrahman Arum.
Tinggalkan Balasan