Zulnahar Usman, Anggota sekaligus Ketua Kelompok Kerja Sektor ESDM Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN).

Jakarta, Petrominer – Keberadaan tambang ilegal di sejumlah daerah hingga kini masih menjadi pekerjaan rumah yang belum dapat terselesaikan. Padahal, potensi kerugian negara dari aktivitas pertambangan illegal atau pertambangan tanpa izin (PETI) ini sangat besar, yakni hingga bisa mencapai puluhan triliun rupiah setiap tahun.

Hal itulah yang mendorong Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) untuk ikut mencarikan jalan keluarnya. Lembaga non struktural yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden Joko Widodo ini akan berupaya merumuskan solusi terhadap keberadaan PETI sehingga bisa berkontribusi mendorong perekonomian nasional di masa mendatang.

Menurut Zulnahar Usman, Anggota KEIN sekaligus Ketua Kelompok Kerja Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) KEIN, perlu tekad yang kuat dan keberanian yang ekstra dari Pemerintah dalam upaya penertiban PETI. Apalagi, kegiatan tambang ilegal ini sudah berlangsung sejak puluhan tahun silam serta melibatkan masyarakat banyak.

“Semoga di era Pak Presiden Jokowi ini, permasalahan tambang ilegal dapat kita benahi, karena ini terkait dengan kemakmuran rakyat. Kalau PETI dikelola secara benar, kita bisa meminimalkan potensi kerugian negara yang besarnya mencapai puluhan triliun. Yaitu, dengan meningkatkan pertambangan ilegal ini menjadi tambang legal,” kata Zulnahar, Senin (30/4).

Sebagai upaya mengetahui lebih jauh tentang masalah PETI, KEIN telah menggelar acara Focus Group Discussion (FGD) tentang Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Penertiban PETI di Jakarta. Kegiatan ini diikuti oleh sejumlah stakeholder terkait. Antara lain, Kementerian ESDM, Kementerian Koodinator Politik, Hukum, dan HAM, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, PT Aneka Tambang Tbk, dan PT Timah Tbk, Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia (APRI), Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi), serta perhimpunan pengusaha tambang lainnya.

Dia menjelaskan, masukan para stake holder terkait penertiban PETI dalam FGD tentang PETI ini akan dibahas dalam rapat pleno anggota KEIN. Kemudian, dirumuskan menjadi memo policy yang akan disampaikan kepada Presiden Joko Widodo.

“Semoga kita bisa menyimpulkan dan menemukan solusi untuk penertiban PETI ini,” tegas Zulnahar.

Berdasarkan data Kementerian ESDM, dari 34 provinsi di Indonesia terdapat sembilan provinsi yang hingga kini belum menetapkan WPR. Padahal, penetapan WPR ini merupakan amanat UU sekaligus menjadi landasan bagi pemerintah daerah untuk menerbitkan tambang yang legal kepada masyarakat dalam bentuk izin pertambangan rakyat (IPR). Alhasil, PETI masih marak terjadi di daerah.

Terdapat enam lokasi PETI batubara di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur. Sementara PETI mineral baik berupa logam ataupun non logam, terdapat di 523 lokasi yang tersebar di 32 Provinsi kecuali Bali dan DKI Jakarta. PETI mineral didominasi oleh tambang emas.

“Ini baru data yang dimiliki oleh ESDM, belum lagi PETI-PETI baru yang bermunculan dari waktu ke waktu sehingga menjadi kian meresahkan,” kata Zulnahar.

Menurutnya, PETI sulit ditertibkan lantaran banyak sejumlah kendala. Antara lain, lokasi penambangan yang terdapat di daerah pedalaman sehingga sulit diakses aparatur pemerintah maupun pihak kepolisian, keterbatasan anggaran pemerintah untuk program penanganan PETI, serta masih banyaknya oknum yang bermain dalam kegiatan tambang ilegal ini.

Meski begitu, Zulnahar menegaskan, pihaknya akan berupaya mendorong penertiban PETI ini mulai dari penegakan hukum hingga upaya pembinaan dari status pertambangan ilegal menjadi legal. Namun tentunya perlu kerja sama seluruh pihak, baik aparat keamanan, pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta asosiasi pengusaha.

“Jangan diberikan ruang sedikit pun bagi oknum-oknum tertentu yang bermain. Ini sangat jorok, dan agama pun tidak membolehkannya. Persoalan ini bisa kita selesaikan, sehingga kemakmuran bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia,” paparnya.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia (APRI), Gatot Sugiharto, mengatakan bahwa pihaknya mendukung upaya KEIN untuk mendorong penertiban PETI. Upaya yang akan dilakukan di antaranya adalah meningkatkan tambang ilegal menjadi legal. Sebab, selama ini masyarakat kesulitan mengurus perizinan lahannya untuk ditetapkan menjadi IPR.

Berdasarkan catatan APRI, jumlah pekerja tambang rakyat di seluruh Indonesia mencapai 3,7 juta orang. Di mana, terdapat sekitar 1 juta penambang emas rakyat yang sebagian besarnya tidak memiliki izin. Adapun produksi emas rakyat bisa mencapai 105 ton per tahun yang pastinya dipasarkan secara ilegal juga.

“Potensi pajak yang hilang bisa mencapai Rp 10 triliun,” kata Gatot.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here