Mantan Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Karen G. Agustiawan.

Jakarta, Petrominer – Mantan Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Karen G. Agustiawan, menyinggung adanya sponsor utama dalam kasus Blok Basker Manta Gummy (BMG) Australia. Pasalnya, seluruh tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) sudah terpatahkan sesuai dengan fakta persidangan.

“Tuntutan yang diberikan JPU tidak ada bedanya dengan dakwaan. Sehingga apa yang telah dipersidangkan lebih dari 25 kali fakta persidangan tidak masuk sama sekali dan juga tidak menjadi pertimbangan oleh JPU,” ujar Karen usai menjalani sidang pembacaan Pledoi (Nota Pembelaan) di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (29/5).

Dalam persidangan sebelumnya, JPU menutut Karen hukuman 15 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan. Karen diyakini bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam investasi blok BMG Australia.

Menurut JPU, Karen bersalah melawan hukum dalam investasi Pertamina sehingga menyebakan kerugian keuangan negara. Jaksa menilai, investasi Pertamina di blok BMG melanggar prosedur investasi yang diatur dalam UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN dan ketentuan pedoman investasi lainnya.

Lihat juga: Mantan Dirut Pertamina Dituntut 15 Tahun Penjara

Sementara dalam pledoi-nya, Karena menyatakan setelah pulang dari Sidang Penuntutan dari JPU pada hari Jum’at, 24 Mei 2019, banyak merenung dan bertanya pada diri sendiri “Ada apa dengan BMG ini?”

“Mengapa saya bertanya demikian, karena (misalnya) di dalam tuntutan masih dipermasalahkan Evita Tagor seolah-olah telah bersaksi bahwa Akuisisi PI Blok BMG harus mengacu kepada Tata Kerja Organisasi (TKO) dan Tata Kerja Individu (TKI), padahal tidak!,” tegasnya.

Hal inilah yang memaksanya memutar kembali rekaman persidangan terkait hal tersebut di sela-sela pembacaan pledoi. Rekaman disebutnya hanya sebagai salah satu contoh saja. Dia mengaku masih banyak lagi.

“Tidak bisa dan tidak boleh fakta persidangan diambil sepenggal-penggal sehingga menjadi tidak utuh atau tidak lengkap. Jika fakta persidangan dipenggal-penggal, maka bukan lagi fakta tapi lebih cocok disebut HOAX,” papar Karen.

Dalam kesempatan itu, dia minta izin untuk membagikan seluruh rekaman persidangan ke media lokal maupun asing. Alasannya, pelanggaran terhadap fakta persidangan bukan hanya akan “membunuh karakter” (Character Assassination) bagi setiap pencari keadilan di persidangan, tetapi juga dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap Hak Azazi Manusia.

“Berbagai kejanggalan tersebut telah membuat saya berpikir dan bertanya-tanya, siapa sebetulnya sponsor utama “Kasus BMG” ini? Dan apa motifnya? Politik atau Uang atau kedua-duanya? Atau hanya dendam pribadi karena urusan saudara yang tidak dipenuhi permintaannya?” Mudah-mudahan para hadirin, utamanya para awak media yang hadir di sini, paham siapa tokoh-tokoh yang dimaksud,” ujar Karen.

Menyesal

Dalam kesempatan itu, dia mengaku sangat menyesal karena eksepsinya tidak diterima. Dia juga menyesal bahwa JPU malah melanjutkan ke PP21 tahap dua.

“Saya menyesal bahwa eksepsi saya tidak diterima. Coba kalau itu diterima ini tidak akan sampai di persidangan dan saya juga menyesal bahwa JPU malah melanjutkan ke PP21 tahap dua. Kan mestinya dilihat kalau misal ada berkas perkara apakah payung hukumnya pidana atau perdata. Kalau korporasi itu kan tunduknya kepada perdata karena payung hukumnya UU PT. Sementara UU PT dan anggaran dasar Pertamina sebetulnya adalah kontrak antara saya dengan pemegang saham. Kok bisa larinya ke pidana,” jelas Karen

Menurutnya, dari awal seharusnya ada seleksi alam. Kasus seperti ini mestinya tidak masuk persidangan.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here