Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif.

Jakarta, Petrominer – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah melakukan uji internal (exercise internal) skema perhitungan dasar pajak karbon (carbon tax) di sektor energi. Penerapan pajak ini akan berpengaruh pada tambahan biaya dan harga baik di sektor hulu dan hilir bagi pemasar energi yang menghasilkan karbon.

“Ini tentu akan menyebabkan kenaikan harga, baik di sisi hulu maupun di hilir bagi pemasar yang menghasilkan karbon,” kata Menteri ESDM, Arifin Tasrif, dalam Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR, Senin (15/11) lalu.

Dalam kesempatan itu, Arifin memaparkan hasil exercise internal Kementerian ESDM dengan tiga skema perhitungan dasar atas penerapan pajak karbon di sektor energi, yakni US$ 2 per ton US$ 5 per ton dan US$ 10 per ton. Seiring diberlakukannya pengenaan pajak ini, terdapat tambahan biaya dari sisi produksi maupun tambahan harga dari sisi konsumen oleh produsen yang menghasilkan emisi seperti batubara, minyak, dan gas bumi.

Menurutnya, jika pajak karbon ditetapkan sebesar US$ 2 per ton atau Rp 30 per kg CO2e, maka terdapat tambahan biaya US$ 0,1 per ton dari sisi produksi batubara dengan intensitas emisi 38,3 Kg CO2 per ton dan produksi minyak dengan intensitas emisi 46 kg Co2 per barel. Sementara produksi gas bumi dengan intensitas emisi sebesar 6.984 kg CO2 per MMSCF akan dibebankan tambahan biaya US$ 0,01 per MSCF.

Dari sisi konsumen, akan ada potensi peningkatan biaya tambahan harga sebesar Rp 64 per liter dari BBM yang memiliki intensitas 2,13 kg CO2 per liter. Untuk konsumen gas atau LPG terdapat tambahan harga Rp 1.638 per MSCF untuk gas dengan intensitas emisi 54,6 kg CO2 per MSCF dan Rp 38 per kg untuk LPG dengan intensitas emisi 1,26 kg CO2 per kg.

Pengenaan pajak karbon juga berdampak pada tambahan biaya pada sisi konsumen batubara. Terdapat tambahan biaya pembangkit sebesar Rp 29 per kWh dan tambahan di industri sebesar US$ 5 per ton dengan intensitas emisi 2.526 kg CO2 per ton atau 0,95 kg CO2 per kWh.

Sementara di sektor ketenagalistrikan, jika asumsi penjualan listrik negara 265,85 TWh dengan besaran produksi CO2e mencapai 5,33 ton per tahun, maka pengenaan pajak karbon senilai US$ 1 per ton akan meningkatkan pendapatan negara senilai Rp 76,49 miliar.

Hal ini seiring juga dengan penambahan Biaya Pokok Penyediaan (BPP) tenaga listrik senilai Rp 76,49 miliar, dan penambahan subsidi listrik senilai Rp 20,46 miliar serta kompensasi senilai Rp 61,38 miliar.

Sesuai dengan Undang-Undang No 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, pajak karbon dikenakan atas emisi karbon yang memberikan dampak negatif bagi lingkungan hidup dan memperhatikan peta jalan pajak karbon yang ditetapkan oleh pemerintah dan/atau peta jalan pasar karbon.

Tarif pajak karbon ditetapkan paling rendah sebesar Rp 30,00 per kg CO2e. Ini berlaku mulai 1 April 2022 di subsektor PLTU batubara dengan skema cap & tax. Subjek pajak karbon sendiri merupakan orang pribadi atau badan yang membeli barang yang mengandung karbon dan/atau aktivitas yang menghasilkan karbon.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here