Volume subsidi LPG 3 kg untuk tahun 2021 disepakati sebesar 7,5-7,8 juta metrik ton.

Jakarta, Petrominer – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif bersama Komisi VII DPR RI menyepakati asumsi makro Sektor ESDM dalam Rancangan Anggaran dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2021. Selanjutnya, hasil kesepakatan ini akan dibahas di Badan Anggaran DPR RI dan diajukan untuk disahkan oleh Presiden Joko Widodo.

Beberapa asumsi yang menjadi kesepakatan meliputi harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP), lifting minyak dan gas bumi (migas), volume bahan bakar minyak (BBM) dan liquefied petroleum gas (LPG) bersubsidi, subsidi minyak solar (gas oil 48) dan subsidi listrik. Kesepakatan tersebut dicapai dalam rapat kerja antara Menteri ESDM dan Komisi VII DPR, Senin (29/9).

Untuk ICP, kesepatakan yang dicapai sesuai dengan usulan yang berkisar antara US$ 42-45 per barel. Usulan tersebut berdasarkan perkiraan WTI di mana harga minyak sebesar US$ 42,63 per barel, short term energy outlook US Departement of Energy untuk minyak mentah jenis Brent US$ 47,88 per barel dan jenis WTI US$ 43,88 per barel.

Asumsi lifting migas ditetapkan sebesar 1.680 – 1.720 ribu barrel oil equivalent per day (BOEPD). Dengan rincian lifting minyak 690 – 710 ribu BOEPD dan lifting gas 990 – 1.010 juta BOEPD.

Sedangkan besaran biaya pengembalian skema cost recovery dalam setahun ke depan diusulkan antara US$ 7,5 – 8,5 miliar.

Selanjutnya, volume BBM bersubsidi disetujui sebanyak 15,79 -16,30 juta Kilo Liter (KL). Dengan rinciannya, subsidi minyak tanah sebesar 480-500 ribu KL dan subsidi minyak solar sebesar 15,31-15,80 juta KL. Sementara untuk volume subsidi LPG 3 kg ditetapkan 7,5-7,8 juta metrik ton, dimana terdapat catatan untuk usulan Kementerian Keuangan sebesar 6 juta metrik ton.

“Dengan melihat kondisi lapangan dan adanya beberapa kebijakan seperti digitalisasi nozzle pada SPBU, Pemerintah berharap volume BBM bersubsidi dapat lebih efisien dan dapat lebih dikendalikan agar tepat sasaran,” jelas Arifin Tasrif.

Untuk subsidi minyak solar, ditetapkan sebesar Rp 500 per liter. Angka-angka ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam Nota Keuangan Presiden.

Khusus untuk subsidi listrik, Menteri SDM dan Komisi VII DPR RI sepakat pada kisaran Rp 50,47 hingga 54,55 triliun. Rentang besaran subsidi tersebut lebih rendah dibandingkan APBN 2020 yang sebesar Rp 54,79 triliun, di mana realisasi sampai Mei 2020 mencapai Rp 15,64 triliun dengan outlook hingga akhir tahun Rp 58,18 triliun.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here