Jakarta, Petrominer – Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia (IATMI) mendorong adanya terobosan revolusioner untuk mencari solusi atas penurunan produksi minyak dan gas (migas) nasional. Termasuk melihat kembali rezim fiskal yang berlaku saat ini, apakah sesuai dengan dinamika industri migas global atau tidak.
Sekretaris Jenderal IATMI, Hadi Ismoyo, mengatakan jika menginginkan industri hulu migas nasional maju, Pemerintah harus berani melihat fakta secara global bahwa skema bagi hasil harus menarik dan mempunyai fleksibilitas tinggi. Langkah ini diyakini mampu memancing pemain besar di tingkat global masuk Indonesia.
“Masih banyak cekungan besar di Indonesia Tengah dan Timur, sehingga masih ada harapan giant discovery,” ujar Hadi, Minggu (8/12).
Menurutnya, spirit Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas harus kembali digaungkan. Spirit tersebut, dalam hal kerja sama dengan kontraktor migas, skema bisnisnya adalah bagi hasil. Bisa cost recovery atau gross split. Seyogyanya tidak ada jawaban tunggal, dengan demikian kontraktor migas mempunyai pilihan sesuai karakter masing-masing.
“Hal yang paling penting, masif melakukan eksplorasi. Ini yang akan menjadi pilar pertumbuhan industri migas di masa yang akan datang untuk menahan laju penurunan produksi nasional,” kata Hadi.
Saat ini, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sedang mengkaji fleksibilitas kontrak migas. Kontrak bagi hasil (Production Sharing Contract/PSC) cost recovery bisa saja kembali diterapkan bagi wilayah kerja baru dan terminasi. Ini bertujuan untuk memberikan kebebasan kepada para pelaku usaha dalam menghitung keekonomian proyek yang akan dikerjakan.
Tentunya, IATMI mendukung dan mengapresiasi upaya ini. Menurut Ketua Umum IATMI, John Simanora, kebijakan Menteri ESDM untuk memberikan opsi skema kontrak lain kepada investor patut diapresiasi.
“IATMI akan membantu pemerintah untuk melakukan sosialisasi kepada para ahli teknik perminyakan dan investor, sehingga investasi di sektor migas semakin bergairah,” tegas John.
Bebas Memilih
Deputi Bidang Kajian dan Opini IATMI, Benny Lubiantara, mengatakan jika Indonesia ingin lebih investor friendly dibandingkan negara tetangga, sebaiknya jangan mendikte investor. Pemerintah diminta memberikan pilihan kepada investor tentang skema kerja samanya.
“Kita siapkan saja opsi-opsi skema model kontraknya. Ibarat rumah makan padang, semakin banyak menu yang tersedia, semakin baik bagi pelanggan. Jangan semua pelanggan dipaksa milih paru, karena kalau ada pelanggan yang fanatik rendang, dia akan pindah ke rumah makan sebelah,” tegas Benny.
Para ahli kontrak migas global, menurutnya, sepakat bahwa tidak ada satu opsi skema model yang baik untuk semua. Artinya, masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan.
“Istilah kerennya, one size fits all model does not exist,” ujar Benny, yang pernah menjabat sebagai Analis Kebijakan Fiskal Migas di markas OPEC di Wina, Austria.
Menurutnya, model kontrak migas yang baik itu adalah yang saling menguntungkan dan memberikan tingkat keekonomian yang baik bagi investor. Pada saat yang sama, model tersebut juga memberikan penerimaan negara yang baik.
“Dengan dibukanya dua opsi, bisa dibandingkan mana yang lebih cenderung memenuhi kriteria tersebut,” papar Benny.
Menurut Benny, Meksiko merupakan negara yang lebih berhasil mengadopsi konsep menawarkan opsi-opsi skema kontrak migas bagi investor, mulai dari lisensi, PSC, profit sharing dan service contract. Mengutip laporan Woodmac tahun 2019, dia menyebutkan bahwa Meksiko termasuk yang paling sukses dalam lelang wilayah kerja.
“Saya ingat betul, tahun 2012 Meksiko baru membentuk Komisi Nasional Hidrokarbon, mereka datang jauh-jauh ke Jakarta untuk belajar. Sekarang ternyata mereka jauh lebih kreatif,” kata Benny.
Tinggalkan Balasan