Bandung, Petrominer – Potensi pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) di Indonesia terbuka sangat luas. Pasalnya, meski energi fosil masih menjadi andalan, namun produksi minyak bumi masih lebih kecil dibandingkan konsumsi masyarakat Indonesia.
Demikian disampaikan Kepala Balai Besar Pengujian Ketenagalistrikan, Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), Kementerian ESDM, Harris, dalam diskusi bertajuk “Mampukah Potensi Energi Baru Terbarukan (EBT) di Jawa Barat Mendukung Kebutuhan Energi Nasional?” Dalam diskusi tersebut yang digelar, Sabtu (7/12), Harris mewakili Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung.
Diskusi energi ini diselenggarakan Forum Komunikasi Alumni (FORKOMA) dan Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Fakultas Teknik Geologi (FTG) Universitas Padjadjaran bekerjasama dengan Pusat Pengkajian Inovasi Nuklir dan Energi Baru Terbarukan, Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (PUSPINEBT ICMI) Organisasi Wilayah Jawa Barat.
Menurut Harris, saat ini pemenuhan kebutuhan energi di Tanah Air masih didominasi oleh sumber energi minyak dan gas bumi (migas) dan batubara yang mencapai sebesar 87 persen. Sedangkan EBT masih berkisar 13 persen.
Konsumsi minyak yang dibutuhkan sebesar 1,5 juta barel per hari. Padahal jumlah produksi nasional industri hulu minyak hanya berkisar 600.000 barel per hari.
Namun, Indonesia tidak hanya mengimpor minyak tetapi juga LPG. Malahan kebutuhan LPG sudah tinggi. Sementara sektor batubara yang ketersediaannya masih puluhan tahun lagi dan produksinya mencapai 700 juta ton per tahun (100 juta ton dipergunakan di dalam negeri) dianggap menimbulkan terjadinya emisi gas rumah kaca.
“Pada titik inilah relevansi dikembangkannya EBT yang diharapkan kelak dapat menggantikan peran batubara,” tegasnya.
Harris memaparkan bahwa potensi EBT Indonesia masih cukup besar. Dia memberi contoh energi surya, yang mencapai 3.294 Gigawatt (GW) dan pemanfaatannya 675 MW. Selain itu, terdapat energi angin dengan potensi sebesar 155 GW dan pemanfaatannya mencapai 152 MW. Begitu pula energi hidro, dengan potensi 95 GW dan pemanfaatannya 6.697 MW.
Untuk potensi energi laut sebesar 63 GW dan pemanfaatannya 0 (masih dalam penelitian). Sementara untuk Geo Energi potensinya 57 GW dan pemanfaatannya 3.408 MW. Sedangkan potensi gasifikasi batubara 0 dan pemanfaatannya 250 MW. Untuk panas bumi potensinya mencapai 23 GW dan pemanfaatannya mencapai 2.597 MW.
“Secara total potensi EBT mencapai 3.687 GW dan pemanfaatannya mencapai 13.781 MW. Berdasarkan data tersebut, peluang pengembangan EBT masih sangat terbuka luas,” paparnya.
Ketua IKA FTG Unpad, Surya Widyantoro, mengatakan potensi EBT di Indonesia harus dimanfaatkan dan memainkan peran penting dalam memenuhi kebutuhan energi nasional. Dan ke depannya, pemanfaatan EBT dapat menurunkan ketergantungan pada bahan bakar fosil.
“Indonesia saat ini sangat bergantung pada bahan bakar fosil seperti minyak dan gas. EBT bisa mengurangi ketergantungan ini dan meningkatkan ketahanan energi nasional,” papar Surya.
Direktur Pusat Pembinaan EBT ICMI Jawa Barat, Muhammad Irwansyah, mengatakan EBT merupakan pengelolaan energi dan proses alam yang berkelanjutan dan dijadikan sebagai energi alternatif serta bersifat ramah lingkungan, sehingga berkontribusi dalam mengatasi pemanasan global dan mengurangi emisi karbon dioksida.
Sementara Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Jawa Barat, Hadi, mengatakan potensi EBT di Jawa Barat yang besar perlu diimbangi dengan regulasi yang kondusif terhadap para investor sehingga dapat menarik minat investor. Misalnya, terkait single buyer dapat memberikan harga kompetitif bagi pelaku bisnis EBT.
Potensi Jawa Barat
Dalam kesempatan yang sama, Kepala dinas ESDM Jawa Barat, Ai Saadiyah Dwidaningsih, menyampaikan bahwa Jawa Barat memiliki potensi EBT sebesar 192 GW, yang mencakup tenaga surya, panas bumi, biomassa, hidro, dan angin. Karena itu, Pemprov Jawa Barat menargetkan bauran EBT mencapai 24,15 persen pada tahun 2030 dan 70,29 persen pada tahun 2050.
“Namun tantangannya tetap ada. Di antaranya keterbatasan kewenangan, oversupply listrik di jaringan Jamali, sifat intermiten EBT, serta kebutuhan investasi yang tinggi,” tegas Ai Saadiyah.
Untuk mendukung optimalisasi pengembangan EBT, menurutnya, Pemprov Jabar telah melaksanakan berbagai upaya. Salah satunya melalui West Java Investment Summit untuk meningkatkan investasi, pembangunan PLTS skala komunitas, proyek waste to energy, efisiensi energi, peningkatan ekosistem kendaraan listrik, serta penciptaan Zero Emission Zone di kantor pemerintahan.
Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat mendorong percepatan transisi energi di Jawa Barat sekaligus mendukung kebutuhan energi nasional.
Sementara Kepala Badan Geologi, Muhammad Wafid, memaparkan Jawa Barat memiliki 49 lokasi panas bumi dengan 6 PLTP yang berkontribusi sebesar 45 persen dari total listrik PLTP nasional.
“Proyek-proyek PLTP seperti Salak, Patuha, dan Darajat menjadi tulang punggung pengembangan EBT di Jawa Barat,” ungkap Wafid.
Menurut Kementerian ESDM dalam Buku Potensi Panas Bumi, di Jawa Barat ada 11 wilayah yang ditetapkan sebagai WKP (Wilayah Kerja Panas Bumi). Ke-11 WKP tersebut diantranya WKP Cibeureum Parabakti, WKP Cibuni, WKP Cisolok Cisukarame, WKP Kamojang Darajat dan WKP Pangalengan.
Namun, pengembangan panas bumi menghadapi tantangan berupa area prospek kawasan konservasi dan Tropical Rainforest Heritage of Sumatera (TRHS), risiko eksplorasi dan akses pendanaan, efisiensi biaya untuk harga listrik panas bumi yang kompetitif, dinamika sosial, demand kelistrikan setempat, dan threshold TKDN & PHLN.
“Upaya untuk mengatasi hambatan tersebut mencakup percepatan eksplorasi pemerintah, menjalin kerjasama lintas sektor, serta penyediaan insentif pendanaan untuk proyek prioritas hingga tahun 2026,” jelas Wafid.
Tinggalkan Balasan