Produk batako dari pemanfaatan Fly Ash and Bottom Ash (FABA) dari PLTU Tanjung Jati B di Jepara, Jawa Tengah.

Jakarta, Petrominer – Tidak lama lagi, Standard Operating Procedure (SOP) pengelolaan fly ash and bottom ash (FABA) akan diterbitkan. Saat ini, proses penyusunan telah memasuki tahap finalisasi. SOP tersebut disusun oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama para pelaku usaha terkait.

“SOP pengelolaan FABA ini nantinya dapat dijadikan acuan bagi seluruh kegiatan PLTU dalam mengelola FABA,” ujar Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Rida Mulyana, Kamis (1/4).

Menurut Rida, penyusunan SOP ini merupakan komitmen dari sektor ESDM dan sektor usaha untuk mewujudkan kondisi yang ramah lingkungan. Dengan demikian, FABA akan dikelola dengan baik, sehingga selain aman bagi lingkungan, juga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan negara.

Apalagi, jelasnya, dalam draft Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021-2030, penambahan pembangkit listrik dalam 10 tahun ke depan akan mencapai 41 GW. Dari jumlah tersebut, PLTU masih mendominasi sekitar 36 persen atau 14-15 GW.

“Memperhatikan kondisi penyediaan tenaga listrik saat ini, PLTU batubara merupakan pembangkit listrik pemikul beban dasar (base load) yang akan beroperasi terus-menerus selama 24 jam dan menjadi tulang punggung pasokan tenaga listrik nasional,” ungkap Rida.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, FABA dari kegiatan PLTU tidak lagi masuk menjadi limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Hal tersebut sesuai dengan hasil uji karakteristik beracun Toxicity Characteristic Leaching Procedure (TCLP) dan lethal dose LD-50. Di samping itu, hasil uji kandungan radionuklida pada FABA PLTU juga menunjukkan nilai konsentrasi zat pencemar lebih rendah dari tingkat kontaminasi radioaktif yang dipersyaratkan.

“Dengan dikeluarkannya FABA dari limbah B3, maka akan semakin terbuka luas pemanfaatan FABA,” jelasnya.

Namun, menurut Rida, perlu adanya akselerasi pemanfaatan FABA yang didukung sebuah kebijakan Pemerintah untuk mendorong pemanfaatan FABA secara massif. Dengan begitu, FABA dapat memberikan keuntungan bagi negara dan mengurangi permasalahan lingkungan akibat jumlah timbunan FABA.

Dalam kesempatan itu, Rida juga menegaskan bahwa para pelaku usaha harus bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan FABA dengan mengedepankan prinsip berwawasan lingkungan. Kewajiban pelaku usaha itu dipersyaratkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 dan aturan turunannya, yang tengah disusun oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here