Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arcandra Tahar. (Petrominer/Pris)

Jakarta, Petrominer – Dua kontrak bagi hasil (production sharing contract/PSC) minyak dan gas bumi (migas) baru dengan skema gross split baru saja ditandatangani oleh Pemerintah dan investor. Ini membuka babak baru bagi pengelolaan hulu migas nasional.

Kontrak pengelolaan Wilayah Kerja (WK) Andaman I dan Andaman II menjadi PSC gross split pertama yang ditandatangani untuk WK migas baru. Sebelumnya sudah ada beberapa PSC gross split, namun untuk WK Migas perpanjangan kontrak.

Pemerintah sangat berharap terhadap para kontraktor WK Andaman I dan Andaman II untuk komit dengan skema gross split. Mereka pun dimintakan keseriusannya untuk memproduksi migas ketimbang sekadar kebanggaan penandatangan kontrak.

“Hari ini bukan hanya memproduksi tanda tangan kertas, namun yang lebih penting adalah kita harus mendapatkan minyak atau gas dari yang ditandatangan hari ini,” kata Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar usai menyaksikan penandatanganan kontrak WK Andaman I dan Andaman II, Kamis (5/4)..

Arcandra menyatakan yakin pemilihan skema gross split ini sanggup mempercepat bisnis proses sektor hulu migas. Pasalnya, pola kerja sama ini memberi kepastian, kesederhanaan, dan efisiensi.

Gross split akan memberikan kepastian bagi investor, karena parameter dalam pembagian dilakukan secara transparan dan terukur. Parameter ditentukan berdasarkan karakteristik lapangan serta kompleksitas pengembangan dan produksi,” jelasnya.

Arcandra juga menegaskan bahwa Pemerintah tidak punya pilihan lain. Gross split ini menjadi pilihan karena ke depan tantangannya banyak. Terutama dalam hal untuk mempercepat bisnis proses mulai dari ekplorasi sampai eksploitas.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2017 yang mengatur Perlakuan Perpajakan pada Kegiatan Usaha Hulu Migas dengan Kontrak Bagi Hasil Gross Split, maka Kontraktor akan mendapatkan insentif pajak tidak langsung antara lain dibebaskan dari pemungutan bea masuk, pajak dalam rangka impor (PDRI), pajak pertambahan nilai (PPN), dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) atas bahan-bahan, barang dan peralatan yang yang diimpor dalam rangka operasi migas. Tidak hanya itu, Kontraktor juga mendapat pengurangan pajak bumi dan bangunan (PBB) sebesar 100 persen sampai dengan dimulainya produksi komersial.

Selain insentif tersebut, mengingat resiko dan modal investasi ditanggung oleh Kontraktor, jika dalam hal penghasilan setelah pengurangan biaya operasi masih terdapat kerugian, maka kerugian tersebut dapat dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 10 tahun.

Melalui Kontrak Bagi Hasil Gross Split ini, sesuai Peraturan Menteri ESDM No 52 Tahun 2017 yang merupakan revisi Peraturan Menteri ESDM No. 8 Tahun 2017, apabila diperlukan, Menteri dapat memberikan tambahan split untuk membantu komersialisasi wilayah kerja pada saat POD (plan of development) untuk suatu tingkat keekonomian tertentu.

Untuk tahun 2018 ini, Pemerintah melelang 26 WK Migas skema gross split yang terdiri dari 24 WK Konvensional dan 2 WK Non Konvensional. Dari 26 WK tersebut, sebanyak 8 WK Migas kategori lelang penawaran langsung (6 WK Konvensional dan 2 WK Non Konvesional) sedang dalam tahap evaluasi dokumen. Selebihnya, sebanyak 19 WK Migas Konvensional kategori lelang regular masih dalam tahap pengambilan dokumen hingga 7 Juni 2018.

Foto bersama usai penandatangan KKKS gross split. (Kementerian ESDM)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here