Jakarta, Petrominer – Yayasan Kesejahteraan Berkelanjutan Indonesia (SUSTAIN) mendorong Presiden Prabowo Subianto untuk segera menerapkan kebijakan bea ekspor batubara yang sempat tertunda. Lonjakan harga batubara global menjadi peluang bagi Indonesia untuk menyelamatkan fiskal.
Harga batubara global kembali menguat setelah gangguan pasokan gas alam cair (LNG) memicu peralihan penggunaan energi dari gas ke batubara di sejumlah negara. Saat ini, harga batubara global melonjak tinggi mencapai US$ 138 per ton (4 Maret 2026), tertinggi dalam 15 bulan terakhir, sebelum turun menjadi US$ 137 per ton (9 Maret 2026). Salah satu penyebabnya adalah fasilitas produksi LNG di Qatar, pemasok 20 persen kebutuhan global, terhenti akibat konflik Timur Tengah.
“Pengenaan bea keluar atas ekspor batubara dapat menjadi instrumen kebijakan yang secara cepat dapat menutup potensi pelebaran defisit APBN akibat kenaikan harga minyak dunia,” ujar Direktur Eksekutif SUSTAIN, Tata Mustasya, Selasa (10/3).
SUSTAIN merekomendasikan tiga kebijakan kunci bagi Indonesia untuk merespons kenaikan harga minyak saat ini. Mulai dari penguatan fiskal jangka pendek hingga transformasi ekonomi jangka menengah dan panjang.
Menutup Defisit Fiskal
“Pemerintah harus menerapkan bea keluar progresif atas ekspor batubara. Instrumen ini memberikan tambahan penerimaan negara secara berarti dalam waktu singkat,” tegas Tata.
Menurutnya, penerimaan tersebut dapat digunakan untuk menutup tekanan pada APBN akibat kenaikan harga minyak dunia yang meningkatkan beban subsidi energi dan impor migas. Kenaikan harga minyak global saat ini diperkirakan akan meningkatkan beban APBN melalui subsidi energi hingga Rp 150 triliun.
Sementara berdasarkan perhitungan SUSTAIN, tambahan pungutan produksi batubara berpotensi menambah pemasukan negara sebesar Rp 84,5 triliun hingga Rp 353,7 triliun per tahun.
“Kebijakan bea keluar juga memastikan bahwa windfall profit dari lonjakan harga komoditas tidak hanya dinikmati oleh perusahaan tambang batubara, tetapi juga berkontribusi pada kepentingan publik dan stabilitas fiskal,” ungkap Tata.
Percepat Elektrifikasi
Selain itu, krisis energi global juga menunjukkan pentingnya mempercepat peralihan ke sistem energi yang lebih efisien dan berbasis listrik. Peralihan dari penggunaan bahan bakar fosil, terutama di sektor transportasi dan industri, ke teknologi berbasis listrik seperti kendaraan listrik, baik mobil mapun motor, dan elektrifikasi proses industri dapat mengurangi kerentanan ekonomi terhadap volatilitas harga minyak.
Pada saat yang sama, sektor kelistrikan harus melakukan transisi yang ambisius dari batu bara ke energi terbarukan yang potensinya melimpah di Indonesia, seperti energi matahari. Faktanya, walaupun Indonesia saat ini merupakan salah satu ekspor batu bara terbesar di dunia, hanya 2,5-3 persen cadangan batu bara global yang ada di Indonesia. Implikasinya kelistrikan Indonesia harus beralih dari batu bara.
“Dengan sistem energi yang semakin terdiversifikasi, ketergantungan terhadap impor minyak dapat ditekan sehingga risiko tekanan terhadap APBN juga berkurang. Selanjutnya, hal tersebut akan memperkuat ketahanan energi,” kata Tata.
Industrialisasi Hijau
Di luar respons jangka pendek, momentum kenaikan harga komoditas seharusnya dimanfaatkan untuk mendorong transformasi ekonomi. Indonesia memiliki peluang untuk mengarahkan penerimaan dari sektor energi fosil, seperti bea ekspor batubara, ke investasi industrialisasi hijau, termasuk pengembangan industri energi bersih, teknologi baterai, dan rantai pasok industri manufaktur rendah karbon.
“Transformasi ini penting agar perekonomian Indonesia tidak terus bergantung pada ekspor komoditas mentah, tetapi beralih menuju industri bernilai tambah tinggi dan rendah emisi. Indonesia harus memperkuat fiskal, mempercepat transisi energi, dan mendorong transformasi ekonomi melalui industrialisasi hijau,” ujar Tata.
Tinggalkan Balasan