Jakarta, Petrominer – Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) menyerukan pentingnya pengendalian produksi dan penerapan standar Environmental, Social, and Governance (ESG) nasional di industri nikel. Hal ini menyusul keprihatinan mendalam terhadap kondisi oversupply yang menekan harga dan merugikan pelaku industri hulu.
Sekjen APNI, Meidy Katrin Lengkey, menyebutkan laporan terbaru dari sebuah lembaga internasional mengungkap bahwa lebih dari 50 persen pasokan nikel dunia saat ini berasal dari Indonesia. Namun, permintaan global, terutama dari sektor baterai dan stainless steel, belum mampu menyerap lonjakan pasokan.
“Hal ini menyebabkan harga nikel global terus melemah, margin menyempit, dan tekanan terhadap pelaku IUP semakin berat,” ujar Meidy dalam siaran pers yang diterima PETROMINER, Jum’at (1/8).
Menurutnya, para pelaku penambang nikel tidak bisa hanya fokus menambah kapasitas tanpa memperhatikan permintaan. Ini saatnya pemerintah melakukan kontrol produksi dan menyesuaikan arah hilirisasi.
Data dari FERROALOY menunjukkan bahwa produksi NPI Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun, sementara FENI tetap kecil porsinya. Ini menandakan dominasi strategi volume tanpa evaluasi daya serap pasar.
Selain pengendalian produksi, APNI juga mendorong penerapan standar ESG nasional sebagai bentuk komitmen terhadap praktik pertambangan berkelanjutan. Langkah ini juga penting untuk mempertahankan akses pasar ekspor, terutama ke negara-negara yang menuntut transparansi lingkungan dan sosial.
APNI berharap pemerintah dapat segera meninjau ulang kebijakan rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB), harga patokan mineral (HPM), serta arah hilirisasi agar industri nikel nasional tetap kompetitif dan berkelanjutan di tengah tantangan global.
“Tanpa intervensi kebijakan, Indonesia berisiko memasuki siklus boom-bust berkepanjangan. APNI mendorong kolaborasi bersama untuk menata ulang arah industri nikel nasional agar lebih sehat, kompetitif, dan berkelanjutan,” tegas Meidy.
Tinggalkan Balasan