Jakarta, Petrominer – Melalui kolaborasi pemerintah, badan usaha milik negara (BUMN), dan masyarakat, Indonesia optimistis dapat mempercepat transisi energi sektor transportasi. Sinergi biofuel, elektrifikasi, serta inovasi energi baru seperti hidrogen dan amonia akan menjadi kunci menuju era transportasi hijau sekaligus mendukung target Net Zero Emission (NZE) tahun 2060.
Demikian benang merah dari EITS Discussion Series 2025, dengan tema “Apa Kabar Transisi Energi di Sektor Transportasi,” yang diselenggarakan di Jakarta, Rabu (10/9).
Dalam paparannya, Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, menegaskan bahwa Pemerintah bersama BUMN strategis terus mempercepat transisi energi di sektor transportasi. Apalagi, sektor transportasi memegang peranan penting dalam roadmap transisi energi nasional. Langkah ini diwujudkan melalui beragam inisiatif, mulai dari pengembangan biofuel hingga akselerasi ekosistem kendaraan listrik berbasis baterai (KBLBB).
“Transisi energi harus mampu menciptakan keseimbangan antara kemandirian energi nasional, pertumbuhan ekonomi, dan keberlanjutan lingkungan. Sektor transportasi adalah salah satu penyumbang signifikan emisi karbon sehingga menjadi fokus utama,” tulis Eniya.
Dia pun memaparkan strategi Pemerintah untuk merealisasikannya. Mulai dari elektrifikasi transportasi, pengembangan bioetanol, biodiesel, hingga bioavtur untuk penerbangan.
“Grand design transisi energi transportasi diarahkan agar emisi karbon dapat ditekan secara berkelanjutan,” ungkap Eniya dalam bahan presentasi tersebut.
Ekosistem Kendaraan Listrik
Sejalan dengan kebijakan Pemerintah, PT PLN (Persero) kian menegaskan perannya sebagai motor utama penyediaan infrastruktur kendaraan listrik. Seperti disampaikan Executive Vice President Pengembangan, Pinjaman, dan Perizinan Proyek PLN, Moch Padang Dirgantara.
Menurut Dirgantara, PLN tengahmenjalankan strategi end-to-end. Mulai dari pembangkitan berbasis energi baru terbarukan hingga layanan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) yang ramah konsumen.
“Hingga September 2024, PLN telah mengoperasikan lebih dari 2.100 unit SPKLU di 1.463 lokasi serta 2.200 unit SPBKLU. Setahun kemudian, jumlah SPKLU sudah meningkat dua kali lipat menjadi 4.216 unit di 2.800 lokasi dari Aceh hingga Papua,” jelasnya.
Lebih lanjut, Dirgantara mengatakan bahwa pengembangan SPKLU terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat. Tujuannya adalah mendorong pertumbuhan ekosistem kendaraan listrik dan menguntungkan semua pihak.
“Melalui Permen ESDM Nomor 182 Tahun 2023, kami membuka peluang investasi untuk UMKM, koperasi, hingga individu. Dengan demikian, ekosistem kendaraan listrik bisa tumbuh inklusif dan menguntungkan semua pihak,” katanya.
Insentif dan Daya Beli
Dalam kesempatan yang sama, anggota Dewan Energi Nasional (DEN), Dina Nurul Fitria, menyoroti perlambatan pertumbuhan penjualan kendaraan listrik (elecric vehicle/EV).
Menurut Dina, penurunan volume pembelian mobil maupun motor listrik salah satunya dipengaruhi oleh berakhirnya insentif pembelian.
“Dulu insentif dari pemerintah, termasuk kelonggaran pembiayaan dari bank Himbara, mendorong minat beli kendaraan listrik. Namun, setelah subsidi dicabut, ditambah daya beli masyarakat yang masih terbatas, minat tersebut menurun,” ungkapnya.
Seiring dengan itu, harga mobil non-EV cenderung turun. Kondisi ini diperkirakan telah mendorong konsumen lebih memilih kendaraan konvensional ketimbang kendaraan listrik.
“Kalaupun masyarakat punya kemampuan membeli mobil baru, banyak yang akhirnya tetap memilih non-EV,” ujar Dina.
Tinggalkan Balasan