Jakarta, Petrominer – PT PLN (Persero) mencatat sekitar 9,2 gigawatt (GW) proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dan Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) telah memasuki berbagai tahapan eksekusi hingga Juli 2026. Capaian tersebut setara dengan sekitar 79 persen dari total 11,7 GW kapasitas yang direncanakan dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034.
Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan (EBT) PLN, Suroso Isnandar, menyebutkan dari 9,2 GW tersebut, sebanyak 410 MW telah masuk tahap kajian kelayakan, sebanyak 6,8 GW di tahap pengadaan, sebanyak 1,4 GW di tahap konstruksi, dan sebanyak 570 MW telah memasuki tahap pengoperasian.
“Secara keseluruhan, pengembangan 11,7 GW PLTA dan PLTM akan direalisasikan melalui 315 proyek yang dikembangkan PLN bersama Independent Power Producer (IPP). Dengan karakteristik proyek yang beragam, percepatan pengembangan membutuhkan sinergi sejak tahap penyiapan hingga pelaksanaan proyek,” ungkap Suroso pada Indonesia Hydropower Summit 2026 yang diselenggarakan di Kantor Pusat PLN, Jakarta, Rabu (5/8).
Dia menilai kolaborasi seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci percepatan pengembangan hydropower sebagai salah satu pilar utama ketahanan energi dan transisi energi Indonesia. PLN tidak sendirian dalam menjalankan amanah ini. Kolaborasi adalah kunci untuk bisa menyukseskan program ini.
“Pemerintah, PLN, IPP, dan termasuk lembaga lain, termasuk Masyarakat Energi Baru Terbarukan (METI), kita memerlukan sinergi yang kuat, komitmen yang kuat, dan kontribusi yang aktif dari seluruh pemangku kepentingan,” tegas Suroso.
Selain 11,7 GW PLTA dan PLTM, pengembangan pembangkit berbasis hidro dalam RUPTL 2025-2034 juga mencakup pumped storage dengan total kapasitas sekitar 4,3 GW. Teknologi pumped storage memungkinkan energi disimpan saat pasokan listrik berlebih dan dimanfaatkan kembali ketika kebutuhan meningkat, sehingga membantu menjaga fleksibilitas dan keandalan sistem kelistrikan.
Suroso menjelaskan PLN juga tengah mengembangkan sejumlah proyek pumped storage hydropower untuk memperkuat fleksibilitas dan keandalan sistem kelistrikan berbasis EBT. Antara lain Upper Cisokan Pumped Storage berkapasitas 1.040 MW, Sumatera Utara Pumped Storage berkapasitas 500 MW, Matenggeng Pumped Storage berkapasitas 943 MW, Grindulu Pumped Storage berkapasitas 1.000 MW, serta Jatiluhur Pumped Storage berkapasitas 760 MW yang dikembangkan oleh IPP.
Tantangan Nyata
Pada kesempatan yang sama, Komisaris Independen PLN, Ali Masykur Musa, menegaskan bahwa tantangan utama pengembangan hydropower di Indonesia saat ini bukan lagi terletak pada identifikasi potensi. Tantangannya justru pada bagaimana mengakselerasi potensi tersebut menjadi proyek yang siap dieksekusi dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Proyek hydropower memang memiliki masa pengembangan dan konstruksi yang panjang, tapi nilainya sangat luar biasa untuk berkembang. Karena itu percepatan hydropower tidak dapat dilakukan secara parsial, percepatan harus dilaksanakan secara end-to-end dan tahap perencanaan hingga operasi harus terukur. Untuk itu yang perlu kita lakukan pertama adalah memastikan prioritas kesiapan proyek,” ujar Ali.
Sejalan dengan hal tersebut, Pelaksana Tugas Ketua Umum METI, Norman Ginting, mengatakan pengembangan hydropower membutuhkan proyek yang bankable serta didukung kolaborasi lintas pemangku kepentingan agar dapat menjawab kebutuhan listrik yang terus meningkat.
Menurut Norman, di tengah meningkatnya kebutuhan listrik akibat pertumbuhan pusat data, kendaraan listrik, hilirisasi mineral, dan industri hijau, hydropower menjadi fondasi penting untuk menghadirkan sistem kelistrikan yang andal sekaligus rendah emisi.
“METI mendorong agar kolaborasi lintas pemangku kepentingan tidak berhenti pada forum diskusi, melainkan menghasilkan pipeline proyek yang siap didanai, dibangun, dan beroperasi secara komersial,” tegasnya.
Tinggalkan Balasan