Jakarta, Petrominer – Institute for Essential Services Reform (IESR) mengapresiasi pidato Presiden Prabowo Subianto dalam penyampaian Rancangan APBN Tahun 2027 di Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, Jum’at (14/8). Secara khusus, IESR menyambut baik penempatan kemandirian energi sebagai salah satu prioritas nasional dan berbagai kebijakan yang diarahkan untuk memperkuat transisi menuju sistem energi yang lebih berkelanjutan.
IESR menilai pengumuman pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) 100 gigawatt (GW) sebagai salah satu kebijakan paling progresif dalam pidato tersebut. Target ini menunjukkan pengakuan pemerintah bahwa energi surya merupakan sumber energi yang paling melimpah, cepat dibangun, dan semakin kompetitif secara ekonomi untuk Indonesia.
“Rencana percepatan penghentian pembangkit diesel serta pengembangan PLTS berbasis desa juga merupakan langkah yang tepat untuk memperluas akses energi sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil impor,” ujar Chief Executive Officer (CEO) IESR, Fabby Tumiwa.
Menurut Fabby, program ini berpotensi menjadi fondasi penting bagi peningkatan ketahanan energi nasional, pengurangan biaya pembangkitan listrik, serta penciptaan lapangan kerja baru di sektor energi bersih dan manufaktur rantai pasok energi surya. Apalagi jika dipersiapkan dengan institusi yang kuat, perencanaan yang terintegrasi dan melibatkan partisipasi masyarakat dan pemerintah daerah, serta direalisasikan secara konsisten.
Faktor Penentu
IESR memandang bahwa target yang ambisius ini harus segera diterjemahkan ke dalam peta jalan yang jelas, lengkap dengan target tahunan, sumber pembiayaan, serta mekanisme pengawasan pelaksanaannya. Pasalnya, pengalaman menunjukkan bahwa keberhasilan transisi energi tidak ditentukan oleh besarnya target semata, melainkan oleh kesiapan implementasi.
Untuk merealisasikan PLTS 100 GW, menurut IESR, Pemerintah perlu memastikan beberapa hal. Salah satunya tata kelola yang baik, yakni membutuhkan komando yang jelas dan pengelolaan program ini sebagai sebuah misi surya nasional (national solar mission).
Selain itu, Pemerintah juga didesak untuk mempercepat pembangunan jaringan transmisi dan distribusi listrik; mengembangkan sistem penyimpanan energi (battery energy storage systems); mereformasi perencanaan sistem kelistrikan nasional; menyederhanakan regulasi dan perizinan; serta penguatan industri domestik yang kompetitif dan terintegrasi dalam rantai pasok global.
Agenda Iklim
Lebih lanjut IESR memandang bahwa RAPBN 2027 merupakan momentum untuk mengintegrasikan agenda transisi energi dan aksi iklim secara lebih kuat ke dalam kebijakan fiskal nasional. Dengan langkah tersebut, APBN tidak hanya menjadi instrumen pertumbuhan ekonomi jangka pendek, tetapi juga instrumen transformasi ekonomi jangka panjang yang mampu meningkatkan daya saing Indonesia di tengah perubahan ekonomi global.
Untuk itu, IESR mendorong pemerintah untuk memperkuat penganggaran berbasis iklim dan transisi energi; meningkatkan alokasi investasi energi terbarukan dan efisiensi energi; mempercepat pensiun dini pembangkit listrik tenaga batu bara yang tidak lagi ekonomis; memperkuat instrumen pembiayaan hijau; dan memastikan seluruh investasi publik selaras dengan target net zero emission Indonesia.
Tinggalkan Balasan