Jakarta, Petrominer – Di tengah fluktuasi harga di pasar internasional, PT PLN (Persero) memastikan keamanan pasokan batubara untuk kebutuhan pembangkit listrik telah tercukupi. Pasalnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini berhasil melakukan transformasi dalam mekanisme sistem monitoring batubara.
Tingginya harga batubara akibat gejolak politik internasional sempat dikhawatirkan akan kembali mengganggu pasokan batubara untuk kebutuhan pembangkit listrik. Namun berkat langkah PLN mengubah mekanisme sistem monitoring batubara dan ditransformasi menjadi berbasis digital, pasokan batubara kini dalam kondisi aman.
“Kebutuhan batubara untuk pasar domestik sudah aman di tengah situasi internasional yang fluktuatif ditambah adanya perang Rusia-Ukraina. PLN telah mengubah sistem pengadaan batubara secara digital dan berkoordinasi dengan kami di Kementerian BUMN dan Kementerian ESDM, sehingga pengadaan batubara untuk penyediaan listrik kepada masyarakat tetap terjaga,” ujar Menteri BUMN, Erick Thohir, Jum’at (4/3).
Sementara Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menegaskan bahwa sesuai arahan Menteri ESDM dan Menteri BUMN mekanisme pasokan kebutuhan batubara sudah dibenahi oleh PLN. Di antaranya dengan melakukan kontrak jangka panjang dengan monitor kewajiban pemenuhan kebutuhan dalam negeri (Domestic Market Obligation/DMO) yang terpantau secara digital dan terintegrasi dengan sistem database di Kementerian ESDM sebagai regulator dalam pertambangan batubara.
“Perubahan sistem kontrak berbasis digital yang kami kelola sekarang telah mengantisipasi kondisi fluktuatif harga batubara di pasar internasional, sehingga ketersediaan batubara tetap aman. Rata-rata stok pembangkit sudah di atas 15 hari operasi (HOP),” ungkap Darmawan.
Menurutnya, kebijakan Pemerintah dan dukungan DPR melalui Komisi VI dan Komisi VII yang tetap mematok harga DMO batubara sebesar US$ 70 per metric ton (MT) sangat membantu PLN dalam mengamankan pasokan batubara di tengah lonjakan harga.
Secara sistemik, PLN telah melakukan perubahan paradigma dalam monitoring dan pengendalian pasokan batubara, yang semula berfokus pada pengawasan di titik bongkar (estimated time of arrival/ETA) menjadi berfokus di titik muat/loading.
Langkah pengawasan tersebut, jelas Darmawan, tak hanya melalui fisik di lapangan tetapi juga dengan integrasi sistem monitoring digital antara sistem PLN dengan sistem di Direktorat Jenderal Mineral Batubara (Minerba) Kementerian ESDM. Sistem ini memberikan informasi target loading yang terintegrasi dengan sistem di Ditjen Minerba yang mencatat realisasi loading dari setiap pemasok.
“Kami bersama dengan Kementerian ESDM melakukan enforcement day to day kepada pemasok untuk memastikan setiap pengiriman yang direncanakan dapat di-loading sesuai rencana. Apabila terjadi kegagalan loading, maka sistem terintegrasi antara PLN dan Ditjen Minerba akan langsung mengunci sehingga tidak memungkinkan pemasok tersebut melakukan ekspor,” jelasnya.
Tak kalah penting, PLN juga terus meningkatkan kerja sama dan kolaborasi dengan para pengusaha kapal melalui INSA (Indonesian National Shipowners Association). Langkah ini dilakukan secara intens untuk memastikan realisasi pasokan batubara termasuk penugasan dari Kementerian ESDM dapat terlaksana dan terkirim sesuai jadwal yang dibutuhkan.
Tinggalkan Balasan