Jakarta, Petrominer – Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menawarkan tiga wilayah kerja eksplorasi dalam Lelang Wilayah Kerja Migas Tahap I Tahun 2023. Ketiga WK Migas tersebut adalah WK Akia, WK Beluga dan WK Bengara I.
“Pemerintah terus mengupayakan peningkatan produksi minyak dan gas bumi nasional. Antara lain melalui penawaran wilayah kerja migas secara kontinyu,” ujar Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Tutuka Ariadji, saat menyampaikan pengumuman Penawaran Wilayah Kerja Migas Tahap I Tahun 2023 secara daring, Senin (10/4).
Tutuka menjelaskan, WK Akia berlokasi di Lepas Pantai Kalimantan Utara. WK eksplorasi ini diperkirakan memiliki sumber daya sebesar 2 billion barrel oil (BBO) minyak dan 9 triliun cubic feet (TCF) gas. WK migas ini berdekatan dengan beberapa WK yang sudah terbukti potensi hidrokarbonnya seperti Tarakan, Bunyu dan Nunukan.
WK Beluga berlokasi di Lepas Pantai Natuna Barat dan merupakan WK eksplorasi dengan perkiraan sumber daya sebesar 360 juta barrel oil (MMBO) minyak dan 50 billion cubic feet (BCF) gas. Lokasinya dekat dengan South Natuna Sea Block B, Duyung, Natuna Sea Block A, Udang dan Kakap, di mana WK-WK migas tersebut sudah terbukti potensi hidrokarbonnya.
Sementara WK Bengara I berlokasi di Dataran Kalimantan Utara dan merupakan WK eksplorasi dengan perkiraan sumber daya sebesar 90 juta barrel oil equivalent (MMBOE) minyak dan gas. Lokasinya juga berdekatan dengan WK yang potensi hidrokarbonnya sudah terbukti seperti WK Simenggaris dengan produksi berupa gas bumi.
“Ketiga WK Migas yang ditawarkan seluruhnya menggunakan skema bagi hasil Cost Recovery,” ungkapnya.
| No | Wilayah Kerja | Lokasi | Luas (Km2) | Minimum Komitmen Pasti | Mekanisme |
| 1. | Akia | Lepas Pantai Kalimantan Utara | 8.394,05 |
|
Penawaran Langsung |
| 2. | Beluga | Lepas Pantai Natuna Barat | 8.472,44 |
|
Penawaran Langsung |
| 3. | Bangara I | Dataran Kalimantan Utara | 922,17 |
|
Penawaran Langsung tanpa Studi Bersama |
Dalam kesempatan itu, Tutuka juga kembali menegaskan komitmen Pemerintah mendukung pengembangan hulu migas. Di antaranya dengan terus melakukan improvement dalam sistem pengelolaan minyak dan gas bumi sehingga dapat meningkatkan keyakinan investor dalam melakukan investasi.
Beberapa ketentuan pokok yang menarik dalam penawaran ini:
- Perbaikan sharing split.
- First Tranche Petroleum (FTP) sebesar 10 persen shareable.
- Signature Bonus bersifat open bid.
- Kontrak Bagi Hasil pada ketiga Wilayah Kerja ini menggunakan skema Cost Recovery sesuai usulan Badan Usaha dan Pelaksana Studi Bersama, di mana Kontrak ini juga meliputi pengusahaan Migas Konvensional dan Non-Konvensional.
- DMO price sebesar 100 persen ICP.
- Tidak ada kewajiban untuk mengembalikan sebagian wilayah kerja selama tiga tahun pertama.
- Tidak ada cost ceiling untuk Cost Recovery.
- Kemudahan untuk akses paket data melalui mekanisme keanggotaan (membership).
“Selain beberapa ketentuan pokok tersebut, Kontraktor juga akan memperoleh fasilitas perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta apabila terdapat kendala keekonomian, Kontraktor juga dapat mengajukan insentif yang diperlukan untuk pengembangan lapangan,” jelasnya.
Tinggalkan Balasan