(Petrominer/Sony)

Jakarta, Petrominer – Pemerintah berkomitmen menyelesaikan seluruh proses amandemen Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) pada tahun 2017 ini. Dari 68 PKP2B, masih ada 18 kontrak yang belum sepakat diamandemen.

“Ke-18 perusahaan pemegang PKP2B itu belum melakukan penyesuaian dengan ketentuan Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara,” ujar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Igansius Jonan, usai menandatangani 13 Naskah Amandemen PKP2B, Selasa (14/11).

Jonan menyatakan, Pemerintah berkomitmen menyelesaikan seluruh proses amandemen PKP2B pada tahun 2017 ini. Dengan ditandatanganinya amandemen 13 Kontrak PKP2B hari ini, berarti masih ada 18 kontrak lagi yang harus diamandemen.

Menurutnya, isu penting dalam renegosiasi amandemen PKP2B adalah terkait dengan wilayah perjanjian dan kelanjutan operasi penambangan, dan penerimaan negara. Pihak perusahaan pemegang PKP2B biasanya tidak begitu bermasalah dengan wilayah dan kegiatan operasinya.

Namun untuk isu penerimaan negara, jelasnya, hampir keseluruhan dari 18 perusahaan tersebut belum menyepakatinya. Seperti PPN, PBB, pajak daerah dan retribusi daerah yang diterapkan secara prevailing law.

Jonan menjelaskan, sesuai Pasal 171 UU Minerba, perusahaan telah menyampaikan rencana kegiatan pada seluruh wilayah Perjanjian sampai dengan jangka waktu berakhirnya Perjanjian. Berdasarkan hasil evaluasi atas rencana kerja jangka panjang tersebut, masing-masing perusahaan telah diberikan persetujuan luas wilayah. Selanjutnya, PKP2B dapat diperpanjang dalam bentuk Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi perpanjangan, dengan permohonan kelanjutan operasi pertambangan diajukan perusahaan paling cepat 2 tahun dan paling lama 6 bulan sebelum berakhirnya jangka waktu operasi.

Untuk penerimaan negara, Kementerian ESDM telah melakukan koordinasi intensif dengan Kementerian Keuangan untuk mendapatkan rumusannya yang sesuai amanat Pasal 169 ayat (c) UU Minerba, yaitu terdapat peningkatan penerimaan negara dan disepakati perusahaan.

Untuk PKP2B Generasi I, terdapat peningkatan penerimaan negara dari iuran tetap semula US$ 1 per Ha menjadi US$ 4 per Ha. Dana Hasil Produksi Batubara (DHPB) sebesar 13,5 persen yang sebelumnya diterima dalam bentuk batubara (in kind) menjadi tunai (in cash) dan IPEDA (lumpsum payment) dengan peningkatan yang signifikan dari kondisi eksisting.

Untuk PKP2B Generasi II terdapat peningkatan penerimaan negara dari Dana Hasil Produksi Batubara (DHPB) sebesar 13,5 persen yang sebelumnya diterima dalam bentuk batubara (in kind) menjadi tunai (in cash) dan seluruh kewajiban keuangan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan

Untuk PKP2B Generasi III terdapat peningkatan penerimaan negara dari Dana Hasil Produksi Batubara (DHPB) sebesar 13,5 persen dalam bentuk tunai (in cash) dan seluruh kewajiban keuangan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here