Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi.

Jakarta, Petrominer – Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai rencana pemerintah untuk menghapus harga Domestic Market Obligation (DMO) batubara dan menggantinya dengan harga internasional merupakan sebuah kemunduran. Pasalnya selama ini, kebijakan DMO tersebut sangat membantu PT PLN (Persero) dalam merealisasikan harga listrik yang murah.

“YLKI menduga wacana tersebut pada akhirnya akan menjadi skenario secara sistematis untuk menaikkan tarif listrik pada konsumen. Oleh karena itu wacana untuk mencabut DMO batubara harus ditolak!,” ujar Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi, dalam siaran pers yang diterima Petrominer, Sabtu (28/7).

Wacana pencabutan DMO batubara dilontarkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Panjaitan, Jum’at lalu (2/7). Malahan, Luhut mengaku akan mengusulkan rencana tersebut dalam Sidang Kabinet yang akan digelar, Selasa (31/7) lusa.

Menurut Menko Kemaritiman, kebijakan harga DMO untuk batubara akan diganti dengan harga internasional sebagaimana harga untuk ekspor. Padahal selama ini, batubara DMO digunakan untuk memasok pembangkit listrik PLN. Sebagai gantinya, Pemerintah akan meminta industri batubara untuk iuran dengan jumlah dana tertentu, seperti yang sudah dilakukan pada industri sawit. Dana iuran tersebut nantinya akan dikelola oleh sebuah lembaga (BLU) di bawah Kementerian Keuangan.

Namun Tulus menyebutkan bahwa rencana tersebut jika dilihat dari sisi kebijakan publik merupakan sebuah kemunduran. Selama ini harga DMO batubara ditetapkan pemerintah sebesar US$ 70 per metrik ton. Bukan berdasar harga internasional. Jika wacana ini diterapkan maka artinya pemerintah lebih pro kepada kepentingan segelintir orang (pengusaha batubara) ketimbang kepentingan masyarakat luas yakni konsumen listrik.

“YLKI menduga wacana tersebut secara personal merupakan bentuk conflict of interest, seorang Menko Maritim yang konon banyak bergelut dengan bisnis batubara. Dengan wacana tersebut nantinya keuntungan eksportir batubara akan melambung tinggi,” paparnya.

Rendahkan Martabat PLN

Tulus juga menegaskan bahwa formulasi yang digagas Menko Maritim yang menganalogikan dengan industri sawit sebagai formulasi yang tidak elegan, bahkan merendahkan martabat/derajad PLN sebagai BUMN dengan aset terbesar di negeri ini.

“Bagaimana tidak merendahkan martabat dan derajad PLN, jika eksistensi dan cash flow PLN harus bergantung dari dana iuran/saweran industri batubara. Formulasi macam apa ini?” tegasnya.

Tulus juga menyebutkan bahwa kepentingan nasional tidak bisa direduksi dan tidak boleh tunduk demi kerakusan kepentingan pasar. Karena itulah, YLKI mendesak agar Menko Maritim membatalkan wacana tersebut, demi kepentingan yang lebih besar dan lebih luas, yakni masyarakat/konsumen listrik di Indonesia.

“Jangan sampai formulasi ini endingnya memberatkan (membuat bleeding) finansial PLN, dan kemudian berdampak buruk pada pelayanan dan keandalan PLN kepada konsumen listrik,” paparnya

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here