Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional (KPAII), Kementerian Perindustrian, Dody Widodo.

Jakarta, Petrominer – UU Cipta Kerja diyakini bisa menjadi salah satu solusi dalam menghadapi tantangan pengembangan kawasan industri. Salah satunya adalah penyederhanaan izin usaha dan percepatan pengadaan tanah.

Menurut Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kementerian Perindustrian, Dody Widodo, lahirnya UU Cipta Kerja telah memberikan sejumlah dampak yang akan dirasakan dalam pengembangan kawasan industri. Di antaranya adalah mendorong investasi di kawasan industri, penyederhanaan perizinan berusaha, kemudahan persyaratan berinvestasi, serta percepatan pengadaan tanah.

“Salah satu isu utama pembangunan industri adalah terbatasnya infrastruktur yang meliputi aksesibiitas dan jaringan transportasi. Ada juga sejumlah masalah yang kerap dihadapi kawasan industri, seperti sulitnya penyediaan lahan, ada ketidaksesuaian tata ruang, masalah perizinan, serta lambatnya pembangunan infrastruktur di dalam kawasan industri khususnya kawasan industri yang dikelola oleh pemda,” ujar Dody, yang berbicara mewakili Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, pada Rakernas Himpunan Kawasan Industri (HKI) ke-XXI, akhir pekan lalu.

Selain itu, paparnya, ada juga keterbatasan ketersediaan utilitas jaringan energi, baik listrik maupun gas. Misalnya, listrik yang belum stabil, investasi pembangunan pembangkit listrik yang mahal, penjualan untuk excess power yang sulit, dan harga listrik di kawasa industri yang lebih mahal dibandingkan di luar kawasan industri. Begitu pula dengan infrastruktur gas, yang masih dirasakan sulit bagi kawasan industri di luar Pulau Jawa. Karena itulah, harga gas masih di atas US$ 6 per MMBTU.

“Inilah yang menjadi isu utama pengembangan kawasan industri,” ungkap Dody.

Untuk itu berbagai upaya penyelesaian pun telah dilakukan oleh para pemangku kepentingan. Antara lain berkoordinasi dengan PLN dalam upaya peningkatan keandalan listrik dengan harga yang kompetitif, serta koordinasi dengan Pertamina Gas dan PGN dalam upaya pembangunan infrastruktur gas di kawasan industri.

Hingga saat ini, total luas Kawasan Peruntukan Industri (KPI) di Indonesia lebih dari 611 ribu hektar (ha), dengan persentase terbanyak (sekitar 50 persen) ada di wilayah Jawa-Bali. Dari total luas KPI tersebut, akan dibangun 121 kawasan industri (KI) dengan total luas mencapai 53 ribu ha.

“Kami mencatat, dalam periode lima tahun, muncul 41 KI baru, sehingga totalnya mencapai 121 KI. Jadi 121 KI ini siap untuk menampung para investor, dari luar maupun dalam negeri,” ungkapnya.

Akselerasi pembangunan kawasan industri, sentra industri kecil menengah (IKM) maupun industri secara individu di dalam KPI dinilai dapat meningkatkan daya saing industri nasional, serta mempercepat penyebaran dan pemerataan pembangunan industri. Penetapan KPI tersebut seyogyanya ditindaklanjuti dengan upaya percepatan pembangunan dan pemenuhan kebutuhan infrastruktur industri maupun infrastruktur penunjang dalam KPI.

Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri (HKI), Sanny Iskandar.

Optimalisasi

Sementara itu, Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri (HKI), Sanny Iskandar, minta Pemerintah Daerah berfokus pada optimalisasi potensi wilayahnya ketika menginisiasi pembangunan KI baru. Selain itu, perlu juga dipikirkan interkoneksi antara akses dan aset infrastruktur, seperti pelabuhan dan bandara.

“Interkoneksi berfungsi menyambungkan aset dan akses menuju Kl,” ujar Sanny.

Dalam menghadapi persaingan global yang cukup ketat, diperlukan pembenahan di berbagai bidang mulai dari pengadaan tanah, perizinan, lingkungan, SDM, infrastruktur dan persoalan–persoalan lain yang menjadi kendala atau hambatan dalam kegiatan investasi.

Menurutnya, HKI telah berkoordinasi dalam mengatasi berbagai persoalan yang dialami. Didapati sejumlah rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti.

Pertama, dalam rangka penetapan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) secara digital di daerah, hendaknya mempertimbangkan daya dukung lokasi penetapan KI, terutama akses, sumber daya air, infrastruktur dasar dan pendukung, serta aspek–aspek lainnya;

Kedua, terkait perizinan, ada sejumlah peraturan yang perlu diharmonisasi antar instansi baik di tingkat pusat maupun daerah, karena hal ini kerap memunculkan multi-tafsir di lapangan;

Ketiga, permasalahan infrastruktur seperti pengadaan sumber daya air bagi KI merupakan persyaratan mutlak dalam kegiatan usaha KI. Karena itulah, Pemerintah diharapkan mencari solusi terbaik mengatasi persoalan pengadaan air baku untuk KI;

Keempat, masih banyak permasalahan di bidang pertanahan. Antara lain kepastian jangka waktu HGB, pengadaan tanah, proses waktu pemisahan hak atas tanah serta kemudahan proses pengurusan sertifikat.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here