Jakarta, Petrominer – Tren kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) dan petrokimia hingga tahun 2030 diperkirakan masih akan terus meningkat. Namun sayang, kapasitas kilang di dalam negeri belum bisa memenuhi kebutuhan BBM maupun petrokimia.
Menurut Direktur Utama PT Pertamina Kilang International (KPI), Djoko Priyono, kebutuhan BBM diperkirakan mencapai 1,5 juta barrel oil per day (bopd) hingga tahun 2030, sedangkan kapasitas kilang saat ini hanya 700 ribu bopd atau ada gap 800.000-an bopd. Sementara kebutuhan petrokimia mencapai 7.646 kilo ton per tahun, dengan kemampuan produksi di dalam negeri hanya 1.000 kilo ton per tahun.
“Untuk mengatasi gap tersebut sekaligus menuju transisi energi, ada lima inisiatif di sektor energi dan petrokimia yang akan dilakukan KPI,” ujar Djoko dalam diskusi bertema “Kilang Dalam Transisi Energi, Roadmap Pengembangan Kilang dan Petrokimia, Green Fuel Serta Hilirisasi Produksi,” yang digelar Energy and Mining Editor Society (E2S) secara virtual, Selasa (16/11).
Dia menjelaskan, lima inisiatif tersebut adalah arah yang dilakukan jika terjadi penurunan konsumsi BBM, yakni konversi dari produk BBM ke bahan baku petrokimia hingga petrokimia. Sebelum tahun 2020 solar masih impor, dengan adanya B10-B20, hingga kini tidak ada lagi impor solar dan avtur.
“RDMP fokus pada gasoline pertaseries, yang sampai tahun 2030 diprediksikan masih ada gap sehingga beberapa RU (Refinery Unit) fokus pada gasoline pertaseries. Selain itu, kami juga meningkatkan kualitas produk dari Euro 2 ke Euro 5,” ungkap Djoko.
Proyek kilang Grass Root Refinery (GRR) Tuban diharapkan mampu memproduksi 30 persen kebutuhan petrokimia di dalam negeri. Pengembangan petrokimia juga dilakukan dengan meningkatkan kapasitas produksi PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI), anak usaha KPI.
“Hal ini dilakukan apabila kebutuhan BBM bisa disubstitusi ke energi terbarukan. Akan dikonversi ke petrokimia untuk kebutuhan dalam negeri. Apalagi saat ini kebutuhan petrokimia dalam negeri 70 persen masih impor,” katanya.
Inisiatif lainnya, menurut Djoko, KPI akan mengembangkan produk turunan kilang. Dengan memperhatikan sampai betul-betul produk downstream, seperti bahan baku ban maupun parafin untuk sampai pada end customer. KPI juga akan mengembangkan biorefinery dengan feedstock dari sawit.
“Ini dalam upaya mengantisipasi transisi energi, juga dalam rangka konversi apabila terjadi penurunan konsumsi BBM. Tentunya akan sangat mengurangi CAD (current account deficit) pemerintah apabila petrokimia bisa diproduksi dalam negeri,” tegasnya.
Sementara Direktur Perencanaan dan Pengembangan Bisnis KPI, Joko Widi Wijayanto, mengatakan bahwa berdasarkan data Pertamina Energy Institute, bisnis fuel akan menghadapi tantangan dengan gross margin US$ 12 per barel dan spread gas oil di posisi 17. Selain itu, ada gross margin di produk petrokimia. Sementara harga minyak pada tahun 2030 diperkirakan US$ 54 per barel.
Proteksi produk kimia berdasarkan dari Argus, kapitalisasi konsumsi petrokimia mencapai US$ 2,6 miliar tahun 2040. Saat ini, Indonesia defisit 3,2 juta ton per tahun. Dari polypropylene, kapitalisasi nilai produk yang diperlukan sebesar US$5,9 miliar.
“Yang jelas saat ini ke depan bisnis BBM yang dikelola oleh refinery akan mengalami tantangan, yakni pergeseran demand akibat transisi energi dan gross margin masih tertekan,” ungkap Joko Widi.
Dia menegaskan, KPI akan beradaptasi dengan merencanakan produksi petrokimia dari bahan baku yang dihasilkan kilang. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi tantangan yang akan dihadapi dalam bisnis BBM ke depan. Selain karena pergeseran demand akibat transisi energi, juga dipengaruhi gross margin bisnis pengolahan BBM yang masih tertekan.
“Selain mendapatkan US$ 54 per barel, KPI bisa membantu menekan CAD yang masih tinggi dengan rencana memproduksi produk petrokimia,” ungkap Joko Widi.
Dalam kesempatan sebelumnya, Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana, mengatakan Kementerian ESDM akan terus mendorong Pertamina menjalankan program mandatori biofuel berbasis hydrokarbon. Apalagi, program ini sudah tertuang dalam roadmap hingga tahun 2030.
Pada September 2021, Menteri ESDM telah meluncurkan bioavtur untuk pesawat terbang. Momen ini sekaligus menunjukkan bahwa Indonesia sudah bisa memproduksi bioavtur dengan teknologi sendiri.
“Untuk berbasis hydrokarbon, di Plaju outputnya bioavtur. Di Cilacap sedang berjalan, termasuk pengembangan katalis di Cikampek,” kata Dadan.
Menurutnya, beberapa hal yang tengah disiapkan terkait pemanfaatan green fuel dengan kilang adalah menyusun timeline persiapan implementasi beyond B30, menyepakati spesifikasi untuk pencampuran untuk beyond B30, memastikan ketersediaan feedstock, dan kesiapan badan usaha. Selain itu, Kementerian ESDM juga memastikan keterlibatan industri penunjang, mempersiapkan regulasi pendukung, mempersiapkan roadtest yang melibatkan stakeholder terkait serta memastikan ketersediaan pendanaan/insentif, infrastruktur pendukung dan melakukan sosialisasi secara masif.
Tinggalkan Balasan