Saat ini, infrastruktur gas diIndonesia sedang dalam tahap pembangunan. Pipa transmisi dan terminal LNG adalah infrastruktur kunci untuk membawa gas dari sumber menuju konsumen. (SKK Migas, 2017)

Jakarta, Petrominer — Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) kembali menegaskan bahwa industri di dalam negeri masih kesulitan untuk melakukan impor gas. Alasanya, infrastruktur untuk menerima pengiriman gas dari luar negeri belum memadai.

“Infrastruktur gas seperti pipa dan fasilitas pengubah gas alam cair (Liquified Natural Gas/LNG) menjadi gas (regasifikasi) di Indonesia belum memadai,” ujar Kepala Bagian Hubungan Masyarakat SKK Migas, Taslim Z Yunus, Kamis (16/2).

Taslim menjelaskan, saat ini hanya ‎ada empat unit fasilitas regasifikasi (Floating Storage Regasification Unit/FSRU). Bila ingin mengimpor gas, Indonesia harus memiliki tambahan beberapa unit regasifikasi lalu.

Hal senada juga disampaikan Kepala Divisi Komersialisasi Gas SKK Migas Sampe L Purba. Dia mengungkapkan, jika ada yang ingin mengimpor gas, maka harus membangun fasilitas regasifikasi. Pasalnya, saat ini infrastruktur tersebut di Indonesia jumlahnya masih terbatas.

“Kalau impor LNG bisa saja. Namun, kita ini kesulitan infrastruktur. Kecuali pada saat yang sama dibangun infrastruktur regasifikasi di beberapa tempat,” jelasnya.

Sebelumnya, Pemerintah telah menyatakan akan memberi izin kepada industri yang ingin melakukan impor langsung gas dari luar negeri untuk mendapatkan harga lebih murah. Namun, berdasarkan hitungan SKK Migas impor gas tidak menjamin penurunan harga.

Apalagi, menurut Taslim, saat ini masih ada 38 kargo LNG hasil produksi kilang LNG dalam negeri yang belum terse‎rap. Hal ini menunjukan bahwa pasokan gas untuk konsumen dalam negeri masih cukup untuk memenuhi kebutuhan, sehingga mengimpor belum menjadi keharusan.

‎”Uncomited ada 32 kargo, sisi supply banyak, tapi demand belum ada,” ‎ungkap Taslim.

 

 

.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here