,

Teken MoU dengan Adaro, Komitmen Iklim Hyundai Dipertanyakan

Posted by

Jakarta, Petrominer – Koalisi organisasi lingkungan dari Indonesia dan Korea Selatan melayangkan kekhawatiran atas nota kesepahaman (MoU) yang ditandatangani oleh Hyundai Motor Company dan PT Adaro Minerals Indonesia Tbk. Alasannya, berdasarkan MoU itu, Hyundai dapat membeli maksimum 100.000 ton aluminium per tahun dari Adaro. Sementara Adaro berencana membangun PLTU batubara baru sebesar 1,1 GW sebagai sumber energi untuk memproduksi aluminium tersebut.

Merespon masalah ini, 10 organisasi lingkungan dari Indonesia dan Korea telah melayangkan surat keberatan ke Hyundai pada 24 Januari 2023 lalu. Mereka juga menyampaikan kekhawatiran atas rencana kerja sama tersebut, namun sampai saat ini Hyundai belum membalasnya.

“Kami sudah menyampaikan kekhawatiran kami dan mengirim surat untuk Hyundai di bulan Januari, namun sampai dengan saat ini Hyundai belum membalas surat kami,” ujar Campaigner dari Market Forces, Nabilla Gunawan, Senin (13/3).

Menurut Nabilla, kemitraan dengan Adaro ini sangat bertentangan dengan komitmen iklim Hyundai. Alasannya, Hyundai gagal memperhitungkan konsekuensi pembangunan PLTU batubara baru terhadap iklim dan lingkungan.

“Hyundai telah mengingkari komitmen kendaraan ramah lingkungan dengan menggunakan aluminium yang diproduksi menggunakan PLTU batubara baru,” tegasnya.

Meski Adaro melabelkan proyek smelter aluminium ini sebagai proyek ‘ramah lingkungan’, namun fase awal smelter akan menggunakan tenaga listrik dari PLTU batubara baru. Padahal, rata-rata PLTU di dunia beroperasi sepanjang 46 tahun, artinya akan sulit bagi Hyundai untuk mencapai target karbon netral di tahun 2045 jika Hyundai masih mengandalkan aluminium yang dihasilkan dari energi batubara milik Adaro.

“Konsumen kendaraan listrik pun semakin skeptis bahwa tujuan transisi energi masih dikotori oleh pemanfaatan batubara secara masif,” ujar Bhima Yudhistira dari Center of Economic and Law Studies (CELIOS).

Dalam kesempatan sebelumnya, Koordinator Nasional Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), Melky Nahar, mengatakan Indonesia tidak membutuhkan PLTU batubara baru yang jelas-jelas mengotori dan merusak lingkungan. Perusahaan seperti Adaro memiliki sejarah menghancurkan kehidupan masyarakat dan telah berkontribusi ke bencana lingkungan seperti banjir dan longsor di Kalimantan.”

“Kami sangat khawatir Hyundai menandatangani nota kesepahaman untuk pembelian aluminium yang diproduksi oleh Adaro, ketika sudah jelas bahwa produksi tersebut akan disokong PLTU batubara baru. Hyundai seharusnya tidak mendukung aluminium kotor produksi Adaro, dan mendorong investasi yang rendah karbon di Indonesia,” tegas Melky.

Saat ini, smelter aluminium milik Adaro tersebut diketahui memiliki rencana kapasitas 1,5 juta ton per tahun di tahun 2029. Adaro berencana mengandalkan PLTU batubara pada tahap awal, lalu menambahkan kapasitasnya dari tenaga air di tahap terakhir.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *