Sekretaris SKK Migas, Murdo Gantoro.

Jakarta, Petrominer – Sektor energi di bidang minyak dan gas bumi (migas) merupakan salah satu sektor paling highly regulated di hampir seluruh dunia. Upaya pencegahan korupsi khususnya penyuapan di sektor ini diyakini mampu memberikan pengaruh besar terhadap performa pembangunan dan kepercayaan publik.

SKK Migas, sebagai salah satu institusi Pemerintah di bidang energi yang melaksanakan pengawasan dan pengendalian kegiatan di hulu migas, berkomitmen dalam melaksanakan prinsip good governance melalui penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) sesuai SNI ISO 37001:2016. Ini telah dilakoni sejak tahun 2018 lalu.

“Kini, SKK Migas berhasil mempertahankan sertifikasi SMAP berbasis SNI ISO 37001:2016 ini melalui audit surveillance ke-2 SMAP SNI ISO 37001:2016 yang diselenggarakan pada 2-6 November 2020,” ujar Sekretaris SKK Migas sekaligus sebagai Plt Deputi Pengendalian Pengadaan, Murdo Gantoro, Kamis (19/11).

Menurut Murdo, penerapan SMAP merupakan upaya SKK Migas untuk mewujudkan perbaikan tata kelola guna mendukung pelaksanaan peran dan fungsi SKK Migas menjadi lebih optimal dalam pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha hulu migas. Dengan perputaran bisnis yang mencapai ratusan triliun setiap tahun, baik yang berasal dari investasi, proyek pengadaan barang/jasa dan lainnya, sektor ini rawan dengan praktik-praktik korupsi.

“Penting untuk menjaga proses pengambilan keputusan investasi yang tidak terganggu oleh faktor non-investasi seperti penyuapan. Melalui upaya ini diharapkan perbaikan tata kelola akan dicapai di semua aspek pelayanan dan aktifitas yang diberikan oleh SKK Migas. Dengan begitu, SKK Migas dapat lebih fokus pada kegiatan operasi hulu migas sehingga dapat memberikan performa layanan dan aktifitas yang lebih optimal,” ungkapnya.

Murdo menegaskan, tentunya perbaikan tata kelola ini merupakan upaya bersama dari seluruh fungsi yang ada di SKK Migas. Di mana, seluruh fungsi secara konsisten menerapkan nilai-nilai dan kebijakan anti penyuapan dalam pelaksanaan aktifititas maupun tugas pokok dan fungsi dari masing-masing fungsi yang ada di SKK Migas.

Sementara itu, Kepala Divisi Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (PPBJ) SKK Migas, Erwin Suryadi menyatakan Divisi PPBJ yang menjadi salah satu sampling audit surveillance dapat menjadi bukti bahwa perubahan dan terobosan yang telah dilakukan selama ini dalam tata kelola proses pengadaan telah mampu memberikan hasil yang memuaskan.

Berdasarkan data hasil audit yang disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada acara Forum Auditor Migas Indonesia (FAMI) tanggal 2 November 2020 lalu, telah terjadi penurunan temuan sektor Pengelolaan Rantai Suplai yang sangat signifikan dalam kurun waktu dua tahun terakhir ini. Dari yang sebelumnya sebesar US$ 162,93 juta tahun 2018 menjadi US$ 8,19 juta tahun 2019.

“Apresiasi ini membuktikan bahwa transformasi proses bisnis di SKK Migas khususnya bidang pengadaan telah berjalan secara efektif, efisien, akuntabel dan transparan dalam mendukung percepatan produksi serta tetap memperhatikan keberpihakan kepada produk atau jasa dalam negeri,” jelas Erwin.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here