by
Tag: Koalisi Masyarakat Sipil
-
Kebijakan Transisi Energi Alami Kemunduran
Jakarta, Petrominer – Koalisi Masyarakat Sipil untuk Transisi Energi Berkeadilan menilai tidak ada kemajuan signifikan dalam transisi energi terbarukan Indonesia selama 100 hari pertama kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Bahkan, Koalisi menilai adanya kemunduran dalam sejumlah aspek kebijakan transisi energi, yang mengacu pada rekomendasi delapan Quick Wins yang diserahkan kepada Tim Pertumbuhan 8 persen Prabowo-Gibran. Kemunduran…
-
Ini Quick Wins Capai Pertumbuhan Ekonomi Lebih Berkualitas dan Inklusif
Jakarta, Petrominer – Koalisi Masyarakat Sipil untuk Transisi Energi Berkeadilan menyampaikan perlunya evaluasi kebijakan sektor energi, termasuk Kebijakan Energi Nasional dan Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBET). Koalisi ini menekankan pentingnya kebijakan energi yang memprioritaskan energi terbarukan, bukan energi baru seperti nuklir, hilirisasi batubara, teknologi penangkapan karbon (CCS/CCUS) dan gas alam, yang…
by
-
Ini Rekomendasi Masyarakat Sipil untuk Penyusunan Second NDC
Jakarta, Petrominer – Indonesia, melalui koordinasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), mulai menyusun Second National Determined Contribution (SNDC) untuk penurunan emisi di 2030 dan 2035. Kementerian LHK akan menyampaikan SNDC ke UNFCCC tahun 2024 ini. Institute for Essential Services Reform (IESR) bersama sejumlah organisasi masyarakat sipil meminta agar SNDC ini memutakhirkan skenario yang digunakan.…
by
-
Target Energi Terbarukan Turun, Kepercayaan Investor Luntur
Jakarta, Petrominer – Koalisi Masyarakat Sipil untuk Energi Bersih mempertanyakan komitmen Pemerintah bertransisi ke energi terbarukan yang ditargetkan mencapai 23 persen pada tahun 2025. DPR pun diminta mengajukan hak angket jika target tersebut benar-benar diturunkan. Hal ini menyusul rencana Pemerintah untuk merevisi target energi terbarukan yang turun menjadi 17-19 persen pada tahun 2025 sebagaimana tertuang…
by
