by
Tag: Kementerian ESDM
-
Menteri ESDM Pastikan Stok BBM dan LPG Aman
Menteri ESDM mengungkapkan bahwa stok BBM dan LPG nasional berada di atas rata-rata nasional, yakni sekitar 20 hari
-
Ribuan Genset dan Kompor Gas untuk Korban Banjir Aceh & Sumatera
Melalui pengiriman ini, Kementerian ESDM berharap dapat meringankan beban warga terdampak banjir dan menunjukkan kehadiran negara dalam situasi darurat
by
-
Alokasi Biodiesel Tahun 2026 sebesar 15,65 juta KL
Penetapan alokasi ini merupakan langkah strategis dalam mengurangi ketergantungan terhadap impor BBM (solar), memperkuat ketahanan dan kemandirian energi nasional, dan meningkatkan pemanfaatan sumber daya energi domestik
by
-
Lelang WK Migas Tahap III 2025 Tawarkan Fiskal Menarik
Kementerian ESDM telah mengumumkan lelang delapan wilayah kerja potensial yang ditawarkan dalam putaran Lelang WK Migas Tahap III Tahun 2025
by
-
Proteknik Utama Menangi Lelang WK Gagah
Sebagai pemenang, Proteknik Utama diwajibkan memenuhi komitmen finansial, yakni Bonus Tanda Tangan sebesar US$ 300 ribu serta Komitmen Pasti untuk tiga tahun pertama masa eksplorasi senilai US$ 4,25 juta
by
-
Jelang Tutup Tahun, Realisasi PNBP ESDM Tembus Rp 228 Triliun
Dengan sisa waktu tahun anggaran yang masih tersedia, Kementerian ESDM optimistis target PNBP 2025 dapat terus dikejar
by
-
Posko Nasional Nataru Dibuka Lagi, Ini Tugas Pokoknya
Posko Nasional ini dibuka guna memastikan ketersediaan BBM, LPG, listrik, serta kesiapsiagaan mitigasi bencana geologi selama Hari Raya Natal 2025 dan Tahun Baru 2026
by
-
Industri Hulu Migas Bantu Ringankan Beban Pascabencana
Bantuan ini merupakan bentuk respon cepat pemerintah dan industri hulu migas untuk meringankan beban masyarakat pascabanjir dan longsor
by
-
Utusan Khusus Presiden jadi Anggota Dewan Pengawas IPA
IPA berkomitmen untuk bekerja sama dengan Pemerintah guna memastikan industri hulu minyak dan gas bumi terus memainkan peran penting dalam memenuhi kebutuhan energi nasional
by
-
Pelanggar Penambangan di Hutan Bakal Didenda Rp 6,5 Miliar per Hektar
Kebijakan ini sekaligus menegaskan komitmen pemerintah dalam menertibkan kawasan hutan dari aktivitas tambang ilegal maupun tambang berizin yang menyimpang
by
