Jakarta, Petrominer – Menteri Lingkungan Hidup (LH) yang baru, Jumhur Hidayat, disarankan segera menerapkan arsitektur kebijakan hijau yang konkret melalui penerapan disinsentif tegas bagi sektor pencemar seperti batubara. Menteri LH juga ditantang untuk memberikan insentif bagi sektor hijau guna menggeser sumber daya ekonomi ke sektor yang ramah lingkungan.
Menurut Yayasan Kesejahteraan Berkelanjutan Indonesia (SUSTAIN), langkah ini harus segera ditempuh dengan implementasi kebijakan kunci yang mencakup pengenaan pungutan ekspor batubara, aktivasi pajak karbon (carbon tax), serta optimalisasi perdagangan karbon (carbon trading). Selain demi memastikan transisi ekonomi yang hijau dan berkeadilan, langkah ini sekaligus mendukung target pertumbuhan nasional.
“Sebagai arsitek kebijakan iklim, Menteri LH harus menjadi dirigen yang memastikan setiap kementerian tidak lagi berjalan sendiri-sendiri, melainkan berirama melakukan transisi hijau demi menyelaraskan agenda ekonomi dengan keberlanjutan ekologi,” ujar Direktur Eksekutif SUSTAIN, Tata Mustasya, Rabu (29/4).
Tata juga mendorong Jumhur untuk mengambil peran sentral dalam mengawal target pertumbuhan ekonomi 8 persen agar tidak mengorbankan daya dukung ekologi. Tidak hanya itu, pencapaian NDC (Nationally Determined Contribution atau komitmen nasional soal iklim), transisi energi, dan penghentian deforestasi harus menjadi prioritas utama dalam visi pembangunan pemerintah ke depan.
“Menteri LH yang baru memiliki mandat untuk membuktikan bahwa ekonomi 8 persen dan kelestarian lingkungan bisa berjalan beriringan. Arsitektur kebijakan harus bermuara pada aksi iklim nyata, peningkatan penerimaan negara, serta menjamin keadilan, termasuk bagi masyarakat terdampak,” ungkapnya.
