Jakarta, Petrominer – Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) Mobile Power Plant (MPP) Sorong 50 MW menjadi lokasi pertama dari realisasi pelaksanaan gasifikasi pembangkit listrik milik PT PLN (Persero). Ini ditandai dengan ditekennya Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) antara PT Indonesia Power dan PT Malamoi Olom Wobok (PT MOW).

Direktur Utama Indonesia Power, M. Ahsin Sidqi, menjelaskan bahwa PJBG ini merupakan salah satu komitmen Indonesia Power dalam rangka menekan BPP listrik dan mendukung PLN dalam melaksanakan penugasan dari pemerintah sesuai Keputusan Menteri ESDM Nomor 13 tahun 2020 untuk menggunakan gas sebagai penganti HSD (High Speed Diesel) di 52 lokasi pembangkit yang tersebar di seluruh Indonesia. PLTMG MPP Sorong, yang telah beroperasi sejak tanggal 25 September 2019, menjadi lokasi pertamanya.

“PJBG ini untuk mencapai quick win Pemerintah di tahun 2020. Perjanjian ini juga untuk mendukung penurunan Biaya Pokok Produksi (BPP) listrik,” ujar Ahsin usai menandatangani PJBG, Senin (16/11).

PJBG ditandatangani oleh Vice President of Primary Energy and Business Development Procurement Indonesia Power, Endi Novaris, dan Direktur Utama PT MOW, Gabriel Hasabatan Hasibuan. Disaksikan Dirjen Ketenagalistrikan Kementrian ESDM, Rida Mulyana, Direktur Energi Primer PLN, Rudy Hendra Prastowo, Ahsin dan Bupati Sorong Johny Kamuru.

Dalam kesempatan itu, Rida menyampaikan terimakasih kepada semua pihak atas terlaksananya perjanjian ini dan menyambut baik kesepakatan tersebut.

“Selamat kepada Indonesia Power dan MOW atas PJBG ini dan terimakasih kepada Bapak Bupati dan semua pihak karena hari ini Kepmen ESDM No 13 tahun 2020 dapat terlaksana dan Sorong menjadi lokasi pertamanya,” tegasnya.

Sementara Rudy menyampaikan bahwa PLTMG Sorong 50 MW saat ini masih menggunakan BBM biosolar (B20/B30) dengan BPP sebesar 1.847 Rp/kWh. Angka ini lebih tinggi dibandingkan ketetapan Pemerintah sebesar 1.465 Rp/kWh. Dengan adanya PJBG ini, BPP diharapkan bisa turun menjadi sebesar 1.368 Rp/kWh.

“Penandatanganan perjanjian ini merupakan perwujudan komitmen PLN untuk pemerataan infrastruktur ke pelosok negeri sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar HSD yang cukup mahal. Hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan efisiensi penyediaan tenaga listrik sehingga PLN dapat mengembangkan pembangunan infrastruktur untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan ekonomi nasional,” jelasnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here