Jakarta, Petrominer – Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) berhasil mempertahankan sertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) berbasis SNI ISO 37001:2016. Pengakuan ini diperoleh usai melalui audit surveillance ke-2 SMAP SNI ISO 37001:2016, yang diselenggarakan pada 2-6 November 2020 lalu.

Sekretaris SKK Migas, Murdo Gantoro, menjelaskan bahwa penerapan SMAP merupakan salah satu upaya SKK Migas dalam rangka meningkatkan tata kelola agar mampu mengelola hulu migas secara optimal, sehingga dapat memberikan kontribusi yang optimal bagi bangsa dan negara. Sebelumnya, SKK Migas juga telah berhasil mendapatkan sertifikasi ini di tahun 2018 dan mampu mempertahankannya pada audit surveillance tahunan.

“Perbaikan dan peningkatan tata kelola hulu migas adalah salah satu kunci untuk membangun iklim usaha hulu migas yang semakin baik dan berdaya saing, serta mendapatkan kepercayaan dari stakeholders,” ungkap Murdo, Senin (9/11).

Dia menegaskan, SKK Migas menyadari industri hulu migas adalah salah satu sektor yang rawan terjadi praktek korupsi. Pasalnya, industri hulu migas memiliki perputaran bisnis yang mencapai ratusan triliun setiap tahun, baik yang berasal dari investasi, proyek pengadaan barang/jasa dan lainnya. Maka penting untuk menjaga proses pengambilan keputusan investasi tidak terganggu oleh faktor non-investasi seperti penyuapan.

“Dengan berhasil mempertahankan sertifikasi SNI ISO 37001:2016, menunjukkan SKK Migas terus melakukan upaya membangun industri hulu migas yang akuntable dan transparan. Hal yang menjadi salah satu penilaian investor dalam berinvestasi,” tegas Murdo.

Pencapaian ini merupakan hasil kerja keras seluruh pekerja SKK Migas dalam mererapkan kebijakan SMAP dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, dimana penerapan kebijakan SMAP diberlakukan di seluruh fungsi di SKK Migas, yaitu SKK Migas Kantor Pusat Jakarta, SKK Migas Perwakilan Sumatera Bagian Utara, SKK Migas Perwakilan Sumatera Bagian Selatan, SKK Migas Perwakilan Kalimantan Sulawesi, SKK Migas Perwakilan Jawa Bali Nusa Tenggara dan SKK Migas Perwakilan Papua Maluku.

Sebelumnya, keberhasilan SKK Migas melakukan pencegahan korupsi telah diapresiasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pada acara Aksi Nasional Pencegahan Korupsi (ANPK) yang diselenggarakan KPK akhir Agustus 2020 lalu, SKK Migas mendapatkan penghargaan dari KPK.

Dalam upaya membangun integritas, saat ini SKK Migas telah melengkapi dengan berbagai perangkat yang dapat menjaga SKK Migas senantiasa menerapkan transparansi dan akuntabilitas. Tata kelola tersebut antara lain :
1. Norma dan syarat kerja SKK Migas
2. Prinsip 4 Nos (No Bribery, No Kickback, No Gift, No Luxurious Hospitality)
3. Pedoman Etika SKK Migas
4. Pedoman Pengendalian Gratifikasi SKK Migas
5. Pedoman Whistleblowing System SKK Migas
6. Pelaporan LHKPN
7. Right to Audit
8. Fraud Risk Assessment & Enterprise Risk Management
9. Centralized Integrated Vendor Database (CIVD).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here