Kepala SKK Migas, Dwi Soetjipto, saat menerima plakat penghargaan dari Ketua KPK, Firli Bahuri.

Jakarta, Petrominer – Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) memperoleh penghargaan atas keberhasilannya dalam melaksanakan pencegahan korupsi. Penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut disampaikan dalam acara Aksi Nasional Pencegahan Korupsi (ANPK) yang diselenggarakan KPK, Rabu (26/8).

Kepala SKK Migas, Dwi Soetjipto, menyatakan bahwa penghargaan dari KPK adalah salah satu bukti bahwa SKK Migas secara terus menerus melakukan pencegahan korupsi di industri hulu migas.

“SKK Migas konsisten menerapkan praktek pencegahan korupsi. Penghargaan ini akan semakin menyemangati dan memperkuat komitmen kami untuk terus meningkatkan prakek pencegahan korupsi di hulu migas,” ujar Dwi usai menerima penghargaan tersebut yang disampaikan oleh Ketua KPK, Firli Bahuri.

Menurutnya, SKK Migas menyadari industri hulu migas adalah salah satu sektor yang rawan terjadi praktek korupsi. Pasalnya, undustri hulu migas memiliki perputaran bisnis yang mencapai ratusan triliun setiap tahun, baik yang berasal dari investasi, proyek pengadaan barang/jasa dan lainnya.

“Maka penting untuk menjaga proses pengambilan keputusan investasi tidak terganggu oleh faktor non-investasi seperti penyuapan,” tegas Dwi.

Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa salah satu cara mendorong peningkatan investasi hulu migas adalah dengan menerapkan good corporate governance (GCG) pada level yang tinggi, termasuk didalamnya melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi. Investasi hulu migas memiliki resiko dan teknologi yang tinggi serta persaingan antar negara. Korupsi jelas-jelas menjadi biaya tinggi dan meningkatkan ketidakpastian bisnis, sesuatu yang sangat dibenci oleh para investor.

“Maka, pencegahan korupsi menjadi salah satu kunci untuk meningkatkan kredibilitas hulu migas, persaingan usaha yang sehat, meningkatkan iklim investasi dan menekan biaya cost recovery. Ujung-ujungnya adalah penerimaan negara menjadi lebih optimal. Dengan tanpa korupsi, biaya investasi di Indonesia akan semakin kompetitif dan memiliki kepastian waktu,” ungkap Dwi.

Selain dalam rangka menerima penghargaan, pada acara ANPK tersebut, Kepala SKK Migas juga didapuk menjadi pembicara dalam diskusi panel bertema Praktek Baik Penerapan Manajemen Anti Suap. Pembicara lainnya adalah Menteri BUMN, Kepala OJK, Direktur PT Pertamina Hulu Mahakam dan KUPAS Kadin dengan penanggap Pimpinan KPK dan Jaksa Agung.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here