Bandung, Petrominer – SKK Migas minta dukungan dari Pemerintah Daerah untuk bersama-sama meningkatkan daya tarik investasi di hulu minyak dan gas bumi (migas). Dukungan ini diperlukan untuk mencapai target peningkatakan produksi migas nasional di tahun 2030, yakni produksi minyak minyak 1 juta barel per hari dan gas 12 BSCFD.
Permintaan ini disampaikan Sekretaris SKK Migas, Taslim Z. Yunus, kepada Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, selaku Ketua Umum Asosiasi Daerah Penghasil Migas dan Energi Terbarukan (ADPMET) dalam sebuah group discussion (FGD) media gathering SKK Migas dan KKKS yang diselenggarakan, Senin (3/10).
Menurut Taslim, posisi Indonesia saat ini masih dirasa kurang menarik bagi investor dibandingkan negara lain. Karena itulah, melalui ADPMET, SKK Migas mengharapkan dukungan dari Pemerintah Daerah untuk bersama-sama meningkatkan daya tarik investasi di Indonesia.
“Indonesia memiliki 128 cekungan migas, yang sudah berproduksi sebanyak 20 cekungan dan sisanya menjadi tantangan bagaimana dapat diproduksi sehingga dapat menjadi penopang ketahan energi nasional,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Taslim menjelaskan bahwa potensi migas nasional saat ini lebih didominasi oleh gas. Ini menjadi tantangan bersama bagaimana agar gas dapat dimanfaatkan dengan baik, menggantikan peran minyak, sehingga produksi gas di Indonesia yang surplus dapat menkompensasi kekurangan minyak yang saat ini sebagaian masih impor.
Tidak hanya itu, industri migas saat ini bersaing dengan energi terbarukan, beberapa negara di Eropa sudah menghentikan pembiayaan energi fosil. Seiring dengan komitmen Indonesia menuju nett zero emissions sampai tahun 2060, maka gas menjadi salah satu alternatif dalam mengisi energi transisi, sampai sumber energi bersih siap memenuhi kebutuhan energi nasional.
Terkait upaya peningkatan produksi migas nasonal, Taslim menyampaikan bawah SKK Migas terus berupaya memaksimalkan aset yang sudah ada menjadi produksi, mempercepat EOR, mengakselerasi temuan yang ada menjadi produksi dan melakukan eksplorasi yang masif. Untuk mewujudkannya maka membutuhkan dukungan dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dan Pemerintah Daerah penghasil migas.
Dalam kesempatan yang sama, Ridwan Kamil menyampaikan bagaimana melatih ketergantungan dari minyak ke gas yang jumlahnya banyak tetapi belum termanfaatkan dengan optimal. Langkah selanjutnya, penggunaan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) yang patut disyukuri bersama bahwa Indonesia memiliki sumber EBT terbesar di dunia.
“SKK Migas punya tanggung jawab, bagaimana agar potensi gas yang besar tersebut dapat ditindaklanjuti dengan transisi konversi gas bisa dimaksimalkan sebelum berada sebagai negara yang sepenuhnya menerapkan penggunaan EBT. Sehingga upaya mendorong penggunaan EBT juga harus sejalan dengan penggunaan energi gas yang lebih besar untuk mengurangi penggunaan minyak,” paparnya.
Lebih lanjut, Ridwan Kamil menyampaikan bahwa APDMET terus memperjuangkan participating interest 10 persen sebagai bagian dari upaya memberikan mensyejahterakan daerah. Saat ini, Pemda Jawa Barat sedang melakukan koordinasi dengan Pertamina agar sumur-sumur yang sudah ditinggalkan di Jawa Barat dapat dikelola oleh daerah dengan formula ekonomi.
Terkait dengan energi, menurutnya, ada tiga prinsip yang terus diperjuangkan yaitu murah, bersih dan berkelanjutan. APDMET pun memiliki aspirasi agar pengelolaan energi ini diamalkan sesuai dengan sila ke lima Pancasila, yaitu agar ada kesejahteraan bagi daerah.
Tinggalkan Balasan