Jakarta, Petrominer – Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut B. Pandjaitan, menyebut PT Pertamina (Persero) sebagai sumber kekacauan paling banyak di negeri ini. Itu disampaikan Luhut mengomentari keputusan Presiden Jokowi untuk mengangkat Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai Komisaris Utama (Komut) Pertamina.

Ahok, bagi Luhut, merupakan sosok yang tepat mengawasi Pertamina. Terlebih, saat ini dirasa Pertamina bukan BUMN yang sehat.

Menanggapi pernyataan Luhut tersebut, Direktur Eksekutif Indonesia Resources Studies (IRESS), Marwan Batubara, hanya minta klarifikasi dari pejabat yang sangat dipercaya oleh Presiden Jokowi tersebut. “Patut dimintai klarifikasi dan dipersoalkan, mengingat Pertamina merupakan salah satu BUMN utama yang mengelola dan menyediakan energi bagi rakyat.” tegas Marwan.

Marwan menyimpulkan bahwa jika Luhut mengatakan Pertamina sebagai sumber kekacauan paling banyak, maka hal ini tidak bisa diartikan lain bahwa selama ini pengelolaan Pertamina bermasalah dan merugikan rakyat.

Dia menjelaskan, jika mencermati pernyataan Luhut, maka penyebab utama kekacauan berasal dari internal Pertamina, terutama direksi pada lapis pertama dan jajaran manajemen pendukung pada lapis kedua dan ketiga. Namun, Pertamina bukanlah lembaga otonom bebas, di atas manajemen Pertamina ada pejabat-pejabat eksternal yang menjadi komisaris. Pertamina pun berada di bawah kendali Menteri BUMN, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) hingga Presiden Republik Indonesia.

“Karena itu, rakyat pun layak menggugat pejabat-pejabat negara tersebut hingga ke tingkat Presiden. Para petinggi negara ini layak pula dituntut bertanggungjawab atas kekacauan pengelolaan Pertamina,” tegas Marwan dalam diskusi publik “Pertamina Sumber Kekacauan?!” yang diadakan IRESS, Kamis (19/12).

Selain Marwan, Inas Nasrullah Zubir dan Said Didu juga menjadi narasumber dalam acara diskusi publik yang berlangsung hangat tersebut. Dihadiri pula Adhie Massardi dari GIB, Abra Talattov dari INDEF, serta Pengemat Energi Ugan Gandar.

Menurut Marwan, kekacauan berupa produksi migas turun, kilang BBM tidak terbangun, defisit neraca perdagangan dan defisit neraca berjalan telah berlangsung lama. Minimal sejak Jokowi menjadi Presiden pada tahun 2014 lalu.

“Karena itu, jika manajemen Pertamina telah menimbulkan kekacauan, minimal sejak 2-3 tahun lalu, lantas mengapa pemerintah tidak melakukan perbaikan? Bukankah para Menteri terkait dan Presiden bisa mengganti manajemen Pertamina, setiap saat? Mengapa pemerintah membiarkan para subordinates pengacau tetap bercokol di Pertamina?” tanyanya.

Marwan menegaskan, dengan kondisi seperti di atas, sebenarnya yang jauh lebih layak digugat rakyat untuk bertanggungjawab adalah sang pemimpin tertinggi, yakni Presiden Jokowi. Pasalnya, Presiden membiarkan Pertamina dikelola oleh orang-orang bermasalah yang telah membuat pengelolaan energi nasional terpuruk, sampai-sampai menimbulkan terjadinya double deficit keuangan negara. Apalagi jika dicermati, ternyata penyebab kekacauan terkait kilang dan double deficit berada di luar kontrol manajeman Pertamina.

“Maka semakin jelaslah sebetulnya siapa yang bermasalah dan kacau, serta siapa yang harus bertanggungjawab,” paparnya.

Pernyataan Luhut, menurut Marwan, dapat pula diasumsikan bahwa kekacauan di Pertamina karena masih adanya mafia migas. Karena itu sebagai pendobrak, Ahok dibutuhkan untuk memberantas. Dalam hal ini, Marwan sangat skeptis karena sebelumnya terbuka kesempatan kepada pejabat yang pangkatnya jauh lebih tinggi dari Ahok untuk memberantas mafia migas, namun hal itu tidak dilakukan. Di mana menurut mantan Menteri ESDM Sudirman Said, pada tahun 2015 KordaMentha telah menghasilkan temuan berbagai pelanggaran mafia migas dan siap dilaporkan kepada KPK.

“Tetapi justru Presiden Jokowi mengurungkan pelaporan tersebut, entah karena apa dan siapa. Jika committed memberantas mafia, mestinya laporan ke KPK tersebut sudah dilakukan sejak akhir 2015 yang lalu,” tantangnya.

Bagi Marwan tampaknya ucapan Luhut tentang Pertamina sebagai sumber kekacauan hanya upaya mengampanyekan Ahok. “Sangat tidak layak bagi LBP mengkampanyekan Ahok. Apalagi kampanye dilakukan sambil menuduh dan mengorbankan lembaga/BUMN dan para pejabat di dalamnya sebagai sumber kekacauan,” ujar Marwan.

Sementara itu, Politisi Hanura yang juga mantan Anggota Komisi VI DPR, Inas Nasrullah Zubir, menyoroti makna kekacauan. Menurutnya kacau itu artinya tidak karuan, tidak aman, tidak tenteram.

“Dugaan saya, ada yang tidak lolos bisnisnya di Pertamina makanya kemudian disebut Pertamina sumber kekacauan,” seloroh Inas, yang kemudian disambut tepuk tangan para audiens.

Menurut Inas, sebenarnya pernyataan Luhut itu sama saja dengan memojokkan Jokowi. Karena selama lima tahun menjabat Presiden dianggap tidak bisa membenahi Pertamina. Padahal, Inas menyatakan, Pertamina sudah dibenahi tapi belum sempurna.

“Pertamina sudah berbenah diri dengan baik. Contohnya mafia migas, dengan pembentukan Tim Anti Mafia Migas, yang berujung pada pembubaran Petral,” ceritanya.

Sedangkan mantan Sekretaris Menteri BUMN, Said Didu, mengatakan Pertamina bukan sumber kekacauan tapi tempat menyembunyikan kekacauan.

“Harga tiket pesawat yang mahal, yang dikambinghitamkan adalah avtur Pertamina,” ucapnya seraya menekankan bahwa yang bikin kekacauan itu orang luar yang mengambil keuntungan dari Pertamina.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here