Jakarta, Petromier – Yayasan Kesejahteraan Berkelanjutan (SUSTAIN) mendorong Menteri Keuangan Suahasil Nazara, yang baru kemaren dilantik, segera menerapkan bea keluar atas ekspor batubara. Kebijakan tersebut dinilai dapat menjadi sumber tambahan penerimaan negara di tengah tekanan fiskal akibat gejolak harga energi dan geopolitik global.
Menurut SUSTAIN, kebijakan tersebut sebelumnya beberapa kali tertunda pada masa Menteri Keuangan sebelumnya, Purbaya Yudhi Sadewa. SUSTAIN berharap Menteri Keuangan baru segera menerbitkan aturan sehingga potensi penerimaan dari ekspor batubara dapat dimanfaatkan.
Direktur Eksekutif SUSTAIN, Tata Mustasya, mengatakan batubara menjadi salah satu komoditas yang memperoleh keuntungan dari kenaikan harga energi global. Karena itu, pengenaan bea keluar dinilai dapat menangkap sebagian keuntungan tersebut sekaligus memperkuat ruang fiskal pemerintah.
“Bea keluar atas ekspor batu bara menjadi opsi solusi yang paling viable untuk mengurangi defisit fiskal akibat gejolak harga minyak dunia. Batu bara termasuk komoditas yang menerima keuntungan besar karena harganya juga terkerek naik akibat kenaikan harga minyak global,” ujar Tata, Selasa (15/9).
Berdasarkan perhitungan SUSTAIN menggunakan harga acuan batubara periode 2022-2024 dan asumsi kurs Rp 15.000 per dolar AS, pungutan atas produksi batubara berpotensi memberikan tambahan penerimaan negara sekitar Rp 84,5 triliun hingga Rp 353,7 triliun per tahun.
Potensi tersebut dinilai dapat lebih besar apabila memperhitungkan harga batubara yang saat ini disebut berada di kisaran US$ 140 per metrik ton. SUSTAIN juga melihat pergerakan harga minyak dan batubara memiliki keterkaitan karena batubara dapat menjadi salah satu komoditas substitusi energi.
“Dengan ruang penerimaan yang besar tersebut, bea keluar batubara dinilai tidak hanya berfungsi sebagai instrumen fiskal, tetapi juga dapat diarahkan untuk membiayai program transisi energi,” tegas Tata.
Danai PLTS 100 GW
Salah satu pemanfaatan yang didorong SUSTAIN adalah mendukung proyek pengembangan energi surya berkapasitas 100 GW yang baru diluncurkan pemerintah. Penerimaan dari bea ekspor batubara dapat digunakan untuk memperkuat jaringan listrik sekaligus mempercepat pemasangan PLTS Atap, khususnya bagi masyarakat pada kelompok Desil 5 dan 6.
“Penerimaan negara dari bea ekspor bisa mendanai pengembangan grid dan akselerasi PLTS Atap khususnya untuk kelompok masyarakat yang berada di kategori Desil 5 dan 6,” katanya.
Menurut Tata, kelompok masyarakat tersebut relatif rentan terhadap kenaikan harga kebutuhan pokok yang terdampak lonjakan harga energi global. Pengurangan biaya energi melalui pemanfaatan pembangkit surya dinilai dapat membantu meringankan beban ekonomi rumah tangga.
SUSTAIN menilai PLTS Atap menjadi salah satu bagian yang paling mudah dikembangkan dalam proyek energi surya 100 GW. Data PLN terbaru yang dikutip SUSTAIN menunjukkan sekitar 60 persen kapasitas energi surya terpasang saat ini berasal dari PLTS Atap.
Namun, pengembangan PLTS Atap masih menghadapi tantangan regulasi. Tata mengatakan Pemerintah dan PLN perlu memberikan insentif, mempermudah proses integrasi pembangkit surya ke jaringan listrik, serta menghapus pembatasan kuota pemasangan PLTS Atap.
Menurutnya, perluasan akses PLTS Atap tidak semata-mata berkaitan dengan penambahan kapasitas energi terbarukan. Program tersebut juga dapat menjadi instrumen untuk mendorong kemandirian energi sekaligus mengurangi beban biaya listrik masyarakat.
“Pemasangan PLTS Atap bagi kelompok masyarakat kelas menengah ke bawah (Desil 5 dan 6) menjadi bagian penting untuk menghadirkan kemandirian dan keadilan energi,” tegas Tata.
Tinggalkan Balasan