Direktur Hulu Mahakam Eko Agus Sardjono bersama dengan Direktur PT Migas Mandiri Pratama Kutai Mahakam Ari Nugroho Wibisono melakukan Penandatanganan Perjanjian Paticipating Interest (PI) 10 persen Wilayah Kerja Mahakam, disaksikan oleh Direktur Hulu Pertamina Dharmawan H Samsu dan Direktur Pertamina Hulu Indonesia Bambang Manumayoso.

Jakarta, Petrominer – PT Pertamina Hulu Mahakam (PT PHM) secara resmi telah mengalihkan 10 persen Participating Interest (PI) blok Mahakam kepada PT Migas Mandiri Pratama Kutai Mahakam (MMPKM). Penandatangan dokumen pengalihan saham tersebut dilakukan di kantor Pusat Pertamina, Rabu (17/).

PHM adalah operator yang menguasai 100 persen PI blok Mahakam. Sementara MMPKM adalah perusahaan yang ditunjuk mewakili Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara.

Penandatanganan Perjanjian Pengalihan dan Pengelolaan 10 persen PI pada Kontrak Bagi Hasil (KBH) blok Mahakam itu dilakukan oleh Direktur Utama PHM dan Direktur Utama MMPKM. Disaksikan oleh Direktur Hulu PT Pertamina (Persero) Dharmawan H Samsu, Manajemen Pertamina, PHM, MMPKM, dan pejabat daerah Pemprov Kalimantan Timur dan Pemkab Kutai Kartanegara.

Selanjutnya, PHM melalui SKK Migas akan meminta persetujuan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) atas pengalihan PI tersebut, sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran Participating Interest 10 persen pada WK Minyak dan Gas Bumi (Permen ESDM 37/2016). MMPKM akan efektif menjadi pemegang PI 10 persen setelah diperolehnya persetujuan dari Menteri ESDM.

PHM memandang bahwa pengalihan 10 persen PI ini akan semakin mendukung terciptanya kondisi yang kondusif untuk pelaksanaan operasi migas di blok Mahakam. PHM dan MMPKM pun akan berkolaborasi dalam berbagai proses penerbitan/perpanjangan perizinan ke Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk memastikan keberhasilan operasi migas di blok Mahakam ini.

PHM percaya bahwa pengalihan 10 persen PI kepada MMPKM ini dapat memberikan nilai tambah dan manfaat keberadaan operasi migas di blok Mahakam yang lebih besar kepada seluruh pemangku kepentingan terutama masyarakat maupun Pemerintah Daerah di Kalimantan Timur.

Pengalihan 10 persen PI ini tidak mempengaruhi kedudukan PHM selaku operator bagi seluruh kegiatan operasi migas di blok Mahakam. Sejak tanggal efektif pengalihan 10 persen PI ini, PHM akan menanggung terlebih dahulu pembiayaan atas kewajiban MMPKM di blok Mahakam yang wajib dikembalikan oleh MMPKM kepada PHM dalam jumlah yang setara (tanpa dikenakan bunga) yang diambil atau dipotong dari hak bagi hasil produksi yang menjadi bagiannya. Selama berlakunya KBH Mahakam, MMPKM tidak boleh menjual, mengalihkan, memindahtangankan atau melepaskan seluruh atau sebagian PI 10 persen ke pihak manapun atau mengambil langkah korporasi yang menyebabkan terjadinya perubahan pemilikan saham dalam MMPKM.

Sebelumnya, PHM secara resmi telah menawarkan 10 persen PI di blok Mahakam kepada PT MMPKT mewakili Pemprov Kalimantan Timur. Atas penawaran tersebut, pada tanggal 15 Maret 2018, MMPKT secara resmi menyatakan minat dan kesangggupannya atas penawaran PI tersebut sekaligus menunjuk MMPKM sebagai Perusahaan Perseroan Daerah yang akan menjadi pemegang dan pengelola PI 10 persen blok Mahakam.

Pada 19 September 2018, kedua pihak menandangani Pokok-Pokok Kesepakatan (Head of Agreement/HoA) Rencana Pengalihan 10 persen PI blok Mahakam di Kantor Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda yang menjadi dasar bagi terbentuknya perjanjian pengalihan PI 10 persen ini.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here