Jakarta, Petrominer – Pemerintah telah menerbitkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) Tahun 2021-2030. RUPTL ini dibahas sejak Desember 2020 dan disahkan melalui Keputusan Menteri ESDM nomor 188.K/HK.02/MEM.L/2021 tanggal 28 September 2021.

Dalam RUPTL ini, porsi pembangkit Energi Baru Terbarukan (EBT) diperbesar. Target bauran EBT dalam Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) sebesar 23 persen pada tahun 2025. Sementara realisasi hingga akhir 2020 baru mencapai 14 persen, sehingga menjadi perhatian serius dari Pemerintah untuk penyediaan tenaga listrik ke depan.

“RUPTL PLN 2021-2030 saat ini merupakan RUPTL lebih hijau karena porsi penambahan pembangkit EBT sebesar 51,6 persen, lebih besar dibandingkan penambahan pembangkit fosil sebesar 48,4 persen,” ujar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif, pada Webinar Diseminasi RUPTL PLN 2021-2030, Selasa (4/10).

Arifin menyebutkan tuntutan untuk industri menggunakan energi yang hijau dan penyediaan listrik dari sumber energi yang rendah karbon menjadi tantangan tersendiri dalam penyediaan energi di Indonesia. Pertumbuhan perekonomian yang terdampak pandemi Covid-19 juga berdampak pada pertumbuhan listrik yang menyebabkan beberapa sistem besar seperti sistem kelistrikan Jawa-Bali dan sistem Sumatera berpotensi over supply.

“Oleh karena itu pertumbuhan listrik pada RUPTL sebelumnya sudah tidak sesuai, untuk itu pada RUPTL PLN 2021-2030 diproyeksikan hanya tumbuh rata-rata sekitar 4,9 persen, dari yang sebelumnya 6,4 persen,” ungkapnya.

Menteri ESDM juga menegaskan bahwa Program 35.000 MW berjalan terus dan dalam dua tahun ke depan akan masuk sekitar 14.700 MW yang sebagian besar dari PLTU Batubara. Selain itu, data per akhir Juni 2021, Rasio Elektrifikasi rata-rata nasional telah mencapai 99,37 persen. Namun masih terdapat beberapa provinsi yang masih perlu perhatian khusus yaitu Provinsi Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Papua

“Tantangan-tantangan tersebut menjadi pertimbangan dalam penyusunan RUPTL PLN 2021-2030. Dengan memperhatikan kondisi PLN, RUPTL PLN 2021-2030 dapat menjawab semua permasalahan di sektor ketenagalistrikan,” tegasnya.

Dalam rangka mencapai target penambahan pembangkit sebesar 40,6 GW selama 10 tahun ke depan dan mempertimbangkan keterbatasan kemampuan investasi PLN, Pemerintah memutuskan RUPTL ini membuka peran IPP lebih besar termasuk dalam pengembangan pembangkit berbasis EBT. Dalam RUPTL ini tidak ada lagi rencana PLTU baru kecuali yang sudah comitted dan konstruksi, hal ini juga membuka ruang yang cukup besar untuk pengembangan EBT menggantikan rencana PLTU dalam RUPTL sebelumnya.

“Dengan kecenderungan harga PLTS yang semakin murah dan masa pembangunan lebih cepat, untuk pencapaian target 23 persen bauran EBT pada tahun 2025, porsi PLTS didorong lebih besar dibanding RUPTL sebelumnya. Selain itu, pencapaian target bauran EBT akan dipenuhi oleh cofiring PLTU dengan Biomasa dengan tetap memperhatikan lingkungan untuk ketersediaan feedstock,” ujar Arifin.

Pemerintah juga terus berupaya agar seluruh desa di daerah 3T dapat memperoleh akses listrik untuk mendukung target Rasio Elektrifikasi 100 persen pada tahun 2022. Masyarakat yang tidak mampu membayar biaya pasang baru daya listrik juga menjadi perhatian pemerintah. Direncanakan pada tahun 2022 terdapat sebanyak 80.000 sambungan dengan Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) melalui anggaran APBN yang direncanakan Kementerian ESDM.

Untuk meningkatkan bauran energi terbarukan dan penyaluran tenaga listrik bagi masyarakat perdesaan di 3T yang selama ini dilayani oleh pembangkit listrik diesel, Pemerintah mendorong Program Dedieselisasi melalui penggantian PLTD dengan pembangkit EBT sesuai dengan potensi energi terbarukan setempat. Selain itu, Pemerintah juga mendorong Program PLTS Rooftop dalam rangka meningkatkan peran serta konsumen dalam penggunaan energi bersih.

Ringkasan RUPTL PLN 2021-2030.

Transmisi Listrik

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Rida Mulyana menyampaikan bahwa selain perencanaan pembangkitan, rencana pembangunan transmisi juga menjadi perhatian khusus Pemerintah. Hal tersebut dilakukan dalam rangka meningkatkan keandalan, menurunkan Biaya Pokok Penyediaan (BPP), penyaluran energi listrik dari daerah yang over supply ke daerah yang defisit, penyaluran listrik ke daerah Kawasan Industri, Kawasan Ekonomi Khusus, Smelter, dan lain-lain.

Rida menegaskan bahwa Pemerintah dan PLN sangat berhati-hati dalam menyusun RUPTL 2021-2030 baik dari sisi kebutuhan demand listrik maupun dari sisi perencanaan pembangkitan, transmisi dan distribusi. Mempertimbangkan keterbatasan kemampuan investasi, saat ini PLN didorong untuk lebih fokus berinvestasi pada pengembangan dan penguatan sistem penyaluran tenaga listrik serta peningkatan pelayanan konsumen.

Senada dengan hal tersebut, Direktur Utama PLN, Zulkifli Zaini, menyampaikan bahwa PLN akan berupaya melakukan peningkatan demand dengan program pemasaran yang agresif seperti kompor induksi, kendaraan listrik (EV) dan upaya lainnya dengan bekerja sama dengan pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar terciptanya demand baru di Kawasan Industri (KI), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP), Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) dan yang lainnya.

Pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana direncanakan dalam RUPTL ini memerlukan sinergi antara PLN dan peran serta seluruh stakeholders. Pihak Swasta, badan usaha pengembang/IPP dan Lembaga Pendanaan memiliki peran penting dalam mendukung penyediaan kebutuhan investasi yang sangat besar dalam mewujudkan instalasi ketenagalistrikan yang aman, andal dan ramah lingkungan.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here