Total kapasitas pembangkit listrik EBT ditambah menjadi 16.714 MW dalam RUPTL PLN 2019-2028.

Jakarta, Petrominer – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan, telah mengesahkan Rencana Usaha Penyediaan tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) 2019-2028. Hal itu dituangkan dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 39 K/20/MEM/201, tertanggal 20 Pebruari 2019.

RUPTL PLN 2019-2028 tersebut diajukan oleh Direktur Utama PLN Sofyan Basir pada 15 Pebruari 2018 sebagai perubahan atas RUPTL PLN 2018-2027. Permintaan pengesahan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik di mana RUPTL disahkan oleh Menteri ESDM.

Dalam RUPTL tersebut, ada tambahan kapasitas pembangkit listrik dari energi baru terbarukan (EBT) dari 14.911 megawatt (MW) pada RUPTL 2018-2027 menjadi 16.714 MW. Ini bertujuan untuk mencapai target bauran EBT minimum 23 persen tahun 2025 dan seterusnya.

Tambahan ini dimungkinkan karena Pemerintah telah memastikan bahwa pembangunan pembangkit EBT didi luar yang tercantum dalam RUPTL 2019-2028 dapat dilakukan dan tidak perlu menunggu perubahan RUPTL. Tentunya, pembangunan pembangkit baru itu bisa dilakukan selama secara sistem ketenagalistrikan memungkinkan dan wajib dicantumkan di RUPTL berikutnya.

Lihat juga: Meski Tidak Masuk RUPTL, Pembangkit EBT Bisa Dibangun

Menurut Jonan, pembangkit EBT tidak dimasukkan ke dalam perencanaan RUPTL sebagai salah satu cara Pemerintah mendorong para investor untuk meningkatkan inisiatif dalam pengajuan pembangkit EBT sehingga bisa masuk sistem jaringan kelistrikan. Hal ini akan berdampak pada penghematan waktu hingga satu tahun.

“Jadi diajukan ke PLN, prosesnya sama tapi tidak perlu dimasukkan ke RUPTL. Nanti kalau PLN setuju, akan dicantumkan ke RUPTL tahun depannya, jadi ini kan sudah bisa hemat (waktu) setahun. Jadi diproses dulu tahun ini dan masuk RUPTL-nya tahun depan,” jelasnya.

Rencana pembangunan pembangkit listrik EBT dalam RUPTL PLN 2019-2028.

Tidak hanya EBT, pembangkit listrik berbasis gas juga tidak perlu dimasukkan ke dalam perencanaan RUPTL. Ini bertujuan untuk meningkatkan penggunaan gas di dalam negeri dan cepat bisa digunakan jika suatu waktu dibutuhkan.

“Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG), PLT Gas Uap (PLTGU) atau mesin gas (PLTMG) itu yang kapasitasnya sampai dengan 10 megawatt (MW) itu tidak perlu dimasukkan ke perencanaan RUPTL, jadi ini bisa kalau sewaktu-waktu dibutuhkan,” tegas Jonan.

Pembangkit listrik berbasis gas bisa dimanfaatkan untuk wilayah kepulauan di Indonesia bagian tengah dan timur, jika dibandingkan pembangkit listrik berbahan baku batubara. Pasalnya, jika bikin PLTU cuma 5 MW di kepulauan yang kecil-kecil, tidak efektif karena kirim batubaranya susah sekali.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here