Ketua Komisis VII DPR RI, Sugeng Suparwoto.

Nusa Dua, Petrominer – Komisi VII DPR RI memproyeksikan revisi Undang-Undang No 20 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas) bakal tuntas menjadi Undang-Undang  sebelum tahun 2024 untuk memberikan kepastian hukum dan menarik minat investasi di industri hulu migas. Apalagi, DPR sudah memiliki naskah akademik untuk mengubah UU 20/2001 karena beberapa pasal dalam UU itu telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.

“Pada tahun 2023, saya pastikan UU Migas tuntas. Undang-Undang ini bakal menjadi inisiatif DPR untuk dapat mengakselerasi pembahasan muatan yang termaktub dalam peraturan payung hulu migas nasional,” ujar Ketua Komisi VII DPR, Sugeng Suparwoto, saat berbicara pada 3rd International Convention on Indonesian Upstream Oil and Gas 2022 (IOG 2022) di Nusa Dua, Bali, Rabu (23/11).

Menurut Sugeng, Komisi VII DPR ikut memecahkan masalah (problem solving) di sektor energi dan sumber daya mineral. Selain berperan dalam legislasi, budget, dan pengawasan, Komisi VII juga mendorong perkembangan industri hulu migas.

“Kalau ada masalah yang berdimensi politis, kami ikut membantu memecahkannya dengan para pemangku kepentingan,” tegasnya.

Pembahasan revisi UU Migas dianggap sangat lambat dibandingkan beberapa  UU lain. Salah satunya  Undang-Undang No 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang merupakan revisi atas UU No 4 Tahun 2009.

Menurutnya, akselerasi UU baru migas harus segera dilakukan karena DPR dan Pemerintah juga tengah menyiapkan UU Energi  Baru Terbarukan. UU EBT ini sangat penting dalam energi transisi, sebelum masuk ke  revisi UU Migas.

“Sampai saat ini DIM (daftar isian masalah) dari pemerintah belum keluar, salah satunya soal power wheeling,” ungkap Sugeng.

Kepastian Usaha

Sementara itu, Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM, Tutuka Ariadji, mengatakan Kementerian ESDM akan mendorong agar RUU Migas dapat dibahas dan bisa disahkan tahun depan. Pasalnya, masalah kepastian berusaha menjadi hal yang paling ditunggu oleh investor.

“UU Migas menjadi landasan hukum yang memberi kepastian berusaha bagi investor. Ini yang sangat dinantikan oleh para investor. Beberapa usulan akan segera kami sampaikan ke parlemen dalam waktu dekat, agar bisa segera dibahas pada tahun depan,” kata Tutuka.

Menurutnya, hal substansial dalam RUU Migas berkaitan erat dengan perubahan iklim investasi menjadi lebih baik. Sebab, saat ini competitiveness Indonesia dibandingkan Thailand,  Malaysia, dan beberapa negara Afrika adalah yang terendah.

“Salah satu yang perlu direvisi adalah soal perpajakan, khususnya pajak pertambahan nilai (PPn) dan pajak  penghasilan (PPH) yang prosesnya begitu panjang dan rumit. Kami usulkan agar diberlakukan seperti pada UU lama saja,” ujar Tutuka.

Lebih lanjut, dia menegaskan bahwa UU Migas harus segera dirampungkan karena Indonesia berkejaran dengan waktu. Contohnya pengembangan blok Natuna di Kepulauan Riau. Sudah 45 tahun lapangan migas itu mandeg karena sangat kompleks, berisiko tinggi, dan butuh investasi besar.

“Kalau ini tidak diselesaikan sekarang, kita akan kehilangan peluang karena dalam 10-20 tahun nanti adalah masa bagi renewable energy,” ungkap Tutuka.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here