Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Rida Mulyana.

Jakarta, Petrominer – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan bahwa pembangunan infastruktur ketenagalistrikan, khususnya untuk program 35.000 megawatt (MW), terus berjalan meskipun sedang berada di tengah pandemi Covid-19. Pasalnya, proyek ini tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan listrik di masa kini, melainkan juga untuk memenuhi kenaikan permintaan listrik di Indonesia di masa mendatang.

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Rida Mulyana, menyebutkan bahwa hingga Juni 2020, 200 unit pembangkit dengan total daya 8.187 MW telah beroperasi (Commercial Operation Date/COD). Pasokan listrik dari pembangkit ini pun sudah masuk ke dalam sistem kelistrikan nasional.

“Dari 35,53 GW itu ada yang sudah COD atau beroperasi kurang lebih 200 unit. Yakni sebesar 8,2 GW atau 23 persen,” ujar Rida dalam paparan Capaian Kinerja Subsektor Ketenagalistrikan yang disampaikan secara daring, Kamis (30/7).

Selain itu, menurutnya, jumlah pembangkit yang sedang dalam tahap konstruksi ada 98 unit, dengan kapasitas sebesar 19,25 GW atau 54 persen.

Sedangkan untuk pembangkit yang sudah tanda tangan kontrak, namun belum memulai konstruksi, ada 45 unit atau 6,5 GW (19 persen). Sisanya masih dalam tahap pengadaan dan perencanaan, sebanyak 54 unit atau 1.563 GW.

“Ini seluruhnya ada di PLN. Karena saat ini ada penurunan demand, maka kemudian PLN nanti di RUPTL akan digeser jadwal COD-nya agar tidak membebani lebih jauh ke operasional PLN,” jelas Rida.

Hal senada juga disampaikan oleh Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan, Jisman P. Hutajulu. Jisman menjelaskan, adanya pandemi memang telah membuat proyek ini berjalan melambat. Bahkan, rencananya akan ada beberapa pembangkit yang target selesainya mundur.

Namun, tidak dijelaskan secara detail berapa pembangkitnya, kapasitasnya dan jenisnya. Alasannya, PLN sebagai pelaksana proyek belum mengajukan revisi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) sehingga dalam pelaksanaannya, proyek ini masih mengacu ke RUPTL 2019-2028.

“Tentu ini harus dihitung. Kami sendiri kalau menghitung, itu berkaitan dengan kebutuhan ekonomi. Namun saat ini, masih tunggu dari PLN. PLN sendiri belum mengajukan RUPTL baru ke kami,” tegasnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here