Jakarta, Petrominer – Tanggal 16 Maret 2023 lalu, beredar surat yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo tentang penggunaan pipa clad dari luar negeri oleh bp atas inisiasi SKK Migas. Surat tersebut, yang dibuat oleh Direktur Utama PT Sentra Multikarya Infrastruktur (SMI), Pilipus Leonard Simatupang, “memprotes” penggunaan pipa produk impor senilai US$ 300 juta atau sekitar Rp 4,5 triliun untuk proyek pengembangan lapangan gas di bp Ubadari, Papua Barat.
Dalam surat tersebut, disebutkan bahwa SKK Migas dan bp diduga telah memaksakan jenis pipa yang harus digunakan dalam proyek bp Ubadari, yakni CRA-Metallurgical Bonded Clad. Padahal, jenis pipa yang biasa disebut pipa HRB (Hot Rolled Bonded) ini hanya diproduksi oleh dua produsen di luar negeri.
“Akibatnya, negara berpotensi mengalami kerugian sangat besar, padahal produsen pipa dalam negeri mampu memproduksi pipa sejenis,” tulis Pilipus dalam surat tersebut yang diperoleh PETROMINER, Selasa (21/3).
Menurutnya, Indonesia memiliki satu produsen yang mampu memroduksi pipa CRA (Corrosion Resistant Alloy), yang menggunakan sistem mechanical bonded pipe yang disebut MLP (Mechanical Line Pipe). Pipa MLP yang diproduksi di Batam ini memiliki kualitas yang sama baiknya dengan pipa jenis HRB impor dan dapat digunakan dalam proyek bp Ubadari.
“Apalagi, harga pipa CRA MLP produksi dalam negeri secara signifikan lebih rendah dan semakin digemari di seluruh dunia karena cost effective,” ungkap Pilipus.
Dia menegaskan, kekhawatiran bp bahwa lapisan clad pipa CRA HRB produk impor lebih tebal dibandingkan pipa CRA MLP sebenarnya bisa diatasi oleh PT Cladtek Bi-Metal Manufacturing selaku produsen pipa CRA MLP yang berkedudukan di Batam itu. Malahan, Cladtek sudah memberikan jaminan bila ada ketidaksesuaian akan bertanggung jawab penuh terhadap proyek pengadaan pipa dan mengganti semua kerugian yang timbul apabila ada permasalahan teknis.
“Secara teknis, penggunaan pipa CRA MLP tidak bermasalah. Hal ini dibuktikan dengan hasil studi dari LAPI ITB yang tidak menyatakan bahwa pipa jenis MLP (mechanical bonded) tidak dapat digunakan,” tulis Pilipus.
Lebih lanjut, dia menerangkan bahwa dalam suratnya tertanggal 24 Januari 2023 yang ditujukan kepada Rachmat Kaimuddin (Deputi Bidang Koordinasi Transportasi dan Infrastruktur Kemenko Bidang Marinvest), sebagaimana lampiran Surat Pemberitahuan Pilippus halaman 119, Cladtek menyatakan bahwa dengan menggunakan produk lokal, maka penggunaan TKDN bisa mencapai 45-60 persen tergantung pada spesifikasi yang disetujui negara.
Selain itu, dalam surat bernomor Ref. CBM/2023/GEN/004 dan ditandatangani Alvin Pangemanan, Cladtek juga menyebutkan bahwa dengan menggunakan pipa produk dalam negeri akan terjadi penghematan biaya sedikitnya US$ 70 juta atau lebih Rp 1 triliun, dibandingkan menggunakan pipa impor HRB yang sama jenisnya (terpasang) pada tahap awal pengembangan Tangguh LNG (bp Ubadari) di Papua Barat.
“Kami telah meminta KPK dan Kejaksaan Agung untuk memeriksa kasus pembeliaan pipa impor secara paksa ini. Sebab kasus ini akan menimbulkan kerugian negara yang sangat besar dan terjadi permainan pengaturan proyek yang luar biasa,” ujar Pilipus.
Pada Agustus 2021, SKK Migas menyetujui rencana pengembangan (Plan of Development/PoD) proyek Tangguh LNG tahap berikutnya, yaitu lapangan Ubadari dan Vorwata Carbon Capture Utilization and Storage (CCUS) di Papua Barat. Dalam PoD ini, bp memperkirakan potensi penambahan gas sebesar 1,3 triliun kaki kubik (TCF) dari lapangan Ubadari dan Vorwata CCUS.
Menurut Executive Vice President for Gas & Low Carbon Energy bp, Dev Sanyal, pengembangan lapangan Ubadari merupakan langkah percepatan setelah melalui program appraisal yang sukses. Lapangan gas ini akan diproduksi melalui instalasi tanpa awak yang terhubung dengan pipa lepas pantai ke fasilitas LNG Tangguh.
“Pengembangan ini menunjukkan bahwa Tangguh merupakan proyek strategis dalam portofolio bp. Ubadari merupakan wujud nyata dari fokus usaha kami dalam pengembangan gas. Sedangkan proyek Vorwata CCUS-EGR akan menjadi tonggak penting bagi bp untuk dapat berkontribusi terhadap tujuan mengurangi emisi,” ujar Sanyal seperti dikutip dari keterangan resmi bp.
bp sebagai operator Tangguh LNG adalah sebuah perusahaan di bawah kontrak kerja sama yang operasinya diawasi oleh SKK Migas. Saat ini, Tangguh merupakan lapangan penghasil gas terbesar di Indonesia dengan produksi 1,4 miliar kaki kubik per hari (BCSFD) melalui dua train LNG dan akan mencapai 2,1 BSCFD setelah train 3 mulai beroperasi. Proyek Ekspansi Tangguh, termasuk pembangunan Train 3, adalah salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN).
Tinggalkan Balasan